Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Digugat, Pleno KPU Boyolali Ditunda

23 Juli 2019, 17: 44: 03 WIB | editor : Perdana

BELUM SELESAI: Rapat Pleno Terbuka KPU Boyolali di sebuah hotel di kawasan Boyolali, kemarin (22/7).

BELUM SELESAI: Rapat Pleno Terbuka KPU Boyolali di sebuah hotel di kawasan Boyolali, kemarin (22/7). (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali kembali menunda penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota DPRD Boyolali hasil pemilu. Penundaan rapat pleno diumumkan di sebuah hotel di kawasan Boyolali, kemarin (22/17). Alasannya, masih menunggu hasil gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tercatat sudah dua kali pleno penetapan anggota legislatif ditunda. Penundaan pertama terjadi 4 Juli lalu. Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin menyatakan, penundaan ini untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Karena masih menunggu hasil gugatan PAN dan PPP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan peserta pemilu terhadap KPU RI tersebut, menyebut Boyolali sebagai locus materi. Misalnya gugatan PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jateng. Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jateng yang mencakup wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Serta gugatan PAN untuk Dapil V DPR RI yang meliputi Boyolali, Solo, Sukoharjo, dan Klaten.  

“Kami diminta menunda pelaksanaan rapat pleno kalau masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara spesifik untuk DPRD Kabupaten Boyolali tidak ada gugatan yang diajukan peserta pemilu,” terang Ali, kemarin (22/7).

Ali menyebut saat menghadiri sidang pendahuluan di MK, dua perkara tersebut tak menyebut terkait perubahan atau hal-hal lainya. KPU memahami jika dua perkara itu tak akan ditindaklanjuti. Namun setelah MK membacakan putusan Dismissal Pemilu Legeslatif 2019, Senin (22/7) pukul 10.50 WIB, dua perkara tersebut tak dicabut. Alhasil KPU pilih menunggu keputusan akhir MK yang diperkirakan keluar pada Jumat (9/8).

Sementara itu, perwakilan Partai Gerindra Stevanus Tukul menilai penundaan yang kedua kalinya ini menunjukkan preseden buruk terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Terlepas dari kasus-kasus ini, hal tersebut menunjukkan kesiapan dan mekanisme prosedur yang kurang dikuasi penyelenggara pemilu. “Untuk menetapkan ini (caleg DPRD terpilih, Red) merupakan kewenangan mutlak KPU (Boyolali),” ujarnya.

Sarno, perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Boyolali menghormati penundaan pleno tersebut. Karena tak mempengaruhi jumlah perolehan kursi PDIP di DPRD Boyolali. “Saya sudah yakin dengan perolehan 35 kursi di DPRD Boyolali,” bebernya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia