Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Gerakan Kembali ke Busana Adat, Pemprov Terbitkan Aturan Baru

23 Juli 2019, 21: 12: 16 WIB | editor : Perdana

Gubernur Ganjar Pranowo Saat Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019

Gubernur Ganjar Pranowo Saat Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019

Share this      

SEMARANG – Pemprov Jateng memperbanyak jumlah hari berseragam busana adat untuk aparatur sipil negara (ASN). Jika sebelumnya hanya tanggal 15 tiap bulan, kini ASN wajib berbusana adat tiap Kamis.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, rincian aturannya yakni pada Kamis pekan pertama hingga ketiga, ASN wajib mengenakan busana adat Jawa. Sementara Kamis pekan terakhir mengenakan busana adat nasional. 

“Jadi, setiap Kamis pekan pertama, kedua, dan ketiga mengenakan busana daerah Jawa. Kamis pekan terakhir menggunakan busana adat nusantara,” kata Ganjar di sela-sela Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan II, Selasa (23/7).

Yang dimaksud busana adat nasional adalah semua pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Secara bercanda, Ganjar menyebut jika Sekda Jateng Sri Puryono mengenakan koteka pun dibolehkan. 

Menurut Ganjar, semua busana adat daerah di Indonesia bagus dan harus dilestarikan. Ia menentang jika ada yang berpandangan negatif pada busana adat tertentu. 

“Kalau Pak sekda mau pakai koteka, tidak masalah. Kalau ada yang menganggap saru, itu persepsi atau pikiran. Padahal koteka itu kekayaan budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut gubernur, penggunaan pakaian adat akhir-akhir ini kembali digaungkan dan ramai di media sosial. Menurutnya, hal itu diperlukan dalam rangka pengenalan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan nasional, serta untuk melestarikan kebudayaan Jateng.

“Para pejabat birokrasi Pemprov Jateng harus dapat menjadi teladan dan mendukung kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa ini. Saya juga menegaskan, karyawan pemprov dilarang memakai jilbab. Yang boleh pakai jilbab, karyawati,” guraunya disambut tawa para kepala OPD yang hadir.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk komunikasi lisan, gubernur juga memerintahkan menggunakan bahasa Jawa di jajaran birokrasinya, baik untuk komunikasi formal maupun nonformal. (bay/ria)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia