Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Sragen

Petani Ogah Disalahkan Terkait Kelangkaan Elpiji Melon di Sragen

26 Juli 2019, 15: 10: 59 WIB | editor : Perdana

DILEMATIS: Petani Sragen menggunakan gas elpiji melon untuk bahan bakar mesin sedot air.

DILEMATIS: Petani Sragen menggunakan gas elpiji melon untuk bahan bakar mesin sedot air. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Petani Sragen berharap pemerintah pusat melegalkan penggunaan gas bersubsidi 3 kilogram (Kg) atau gas melon untuk kebutuhan pertanian. Evaluasi ini perlu dilakukan agar memberikan jaminan ketahanan pangan. Petani juga menolak dikambinghitamkan terkait kelangkaan elpiji melon di Sragen beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, gas elpiji melon di Sragen sempat langka beberapa waktu lalu. Pemkab sampai harus meminta tambahan kuota ke PT Pertamina sekitar 13 ribu tabung. Sebagian besar pemanfaatannya untuk operasional sedot air petani.

”Kami tidak mau kelangkaan gas yang dikambinghitamkan itu petani. Jangan sampai petani yang disalahkan,” beber Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen Suratno kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin.

Dia menyampaikan pada musim tanam seperti ini kuota kebutuhan gas di wilayah penyangga pangan seperti Sragen tetap harus ditambah. Soal jumlah kuota tambahan, pihaknya tidak bisa menghitung. Namun pada umumnya satu tabung bisa untuk pengairan 1 hektare lahan sawah.

”Bagi sebagian petani, gas memang dianggap lebih irit daripada solar,” terangnya.

Sebenarnya usulan penggunaan tenaga listrik untuk sumur submersible. Namun biaya dinilai mahal dan hanya bisa dijangkau petani yang memiliki modal cukup.

”Kalau pakai listrik tergantung petani masing-masing. Tapi kalau petani yang kecil dan dekat dengan saluran irigasi bisa menggunakan gas atau solar,” ungkapnya.  

Dia berharap penggunaan elpiji pertanian bisa dilegalkan. Seperti halnya kebijakan pemerintah yang memberi lampu hijau penggunaan solar bagi nelayan.

Kasi Pembinaan Perdagangan dan Meterologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen Joko Suranto mengungkapkan, pemkab menyadari elpiji melon memang bukan untuk pertanian. Namun pemkab dilematis dalam mengatasi permasalahan ini. Karena terjadi setiap tahun, bahkan sejak era minyak tanah masih difungsikan sebagai bahan bakar kompor

”Kalau kita larang dampaknya pada produksi pertanian, gagal panen. Padahal Sragen lumbung pangan kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap. Dampak yang lebih besar lagi akan mengganggu sistem ketahanan pangan nasional. Makanya sebagian untuk pertanian, tapi dampaknya rumah tangga terganggu,” jelasnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia