Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Pemkot Solo Ajukan 1.700 Formasi CPNS

30 Juli 2019, 07: 15: 59 WIB | editor : Perdana

Pemkot Solo Ajukan 1.700 Formasi CPNS

SOLO - Pemkot Surakarta mengajukan 1.700 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Rencananya hari ini pemerintah pusat mengumumkan jumlah formasi yang disetujui.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Rakhmat Sutomo menjelaskan, 1.700 formasi yang diajukan terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan serta tenaga teknis di berbagai organisasi perangkat daerah. Jumlah tersebut diajukan dengan pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan keuangan pemkot dalam menggaji aparatur sipil negara (ASN).

“Memang peta kebutuhan ASN kita seperti itu. Sebagian besar guru dan tenaga kesehatan. Ini sedang digodok oleh Menpan RB. Mungkin besok pagi (hari ini) rapat koordinasi penetapan kuota setiap kabupaten/kota,” kata Rakhmat, Senin (29/7).

Jika melihat kebutuhan di lapangan, pemkot masih membutuhkan sekitar 3 ribu ASN. Sebab komposisi ASN di lingkungan pemkot saat ini sudah tidak ideal. Selain jumlahnya kurang, ada sekitar 400 ASN yang pensiun setiap tahunnya.

“Kalau 1.700 itu di acc semua, kita masih kurang 3.000. Tapi tidak mungkin di acc semua,” terangnya.

Sementara itu kemarin, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyerahkan surat keputusan pensiun bagi puluhan ASN pemkot yang akan purna tugas mulai 1 Agustus. Wali kota sendiri mengaku dilematis melihat kekurangan ASN tersebut. Dia meminta pemerintah pusat mencabut moratorium perekrutan CPNS agar seluruh kekurangan pegawai di Indonesia dapat teratasi.

“Kalau nggak segera dicabut nanti permasalahannya kompleks. Dulu saya masuk jadi wakil walikota itu ada sebelas ribu ASN. Sekarang tinggal lima ribu,” katanya.

Rudy juga meminta rekrutmen CPNS dapat dilakukan masing-masing daerah. Meski begitu dia tak ingin hak penyelenggaraan itu diperoleh setiap daerah.

“Jangan gebyah uyah. Solo kan nggak pernah jual beli CPNS atau jual beli jabatan, itu bisa menjadi pertimbangan. Tetapi kalau harus diambil pusat lagi ya sudah,” ujarnya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia