Jumat, 06 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Klaten Siap Wujudkan Universal Health Coverage Akhir November

30 Juli 2019, 17: 54: 00 WIB | editor : Perdana

PAPARAN: Koordinasi finansial data menuju kabupaten UHC oleh BPJS Kesehatan dan Pemkab Klaten.

PAPARAN: Koordinasi finansial data menuju kabupaten UHC oleh BPJS Kesehatan dan Pemkab Klaten.

Share this      

KLATEN – Memasuki semester kedua tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersiap mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), akhir November nanti. Mengejar itu, pemkab menggelar koordinasi finalisasi data menuju kabupaten UHC, kemarin (29/7). Mengundang seluruh kepala desa dan camat.

Suatu daerah dikatakan mencapai UHC jika minimal 95 persen penduduk terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Data per 1 Juli 2019, dari 1.316.880 jiwa, 1.202.559 di antaranya sudah terdaftar JKN-KIS. Capaian kepesertaannya 91.32 persen. Atau kurang 114.321 jiwa lagi yang belum terdaftar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Juliansyah berharap kesadaran masyarakat yang mapu secara ekonomi, berinisiatif mendaftarkan diri dan keluarganya. “Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten menempati peringkat ke-6 di bawah Kota Surakarta, Semarang, Kudus, dan Magelang yang terlebih dahulu mencapai UHC. Serta Demak yang sebentar lagi mencapai UHC dengan capaian 94.27 persen. Kami berharap dukungan penuh, baik dari Pemkab Klaten, kepala desa, maupun badan usaha. Ikut mendukung program JKN-KIS,” ucapnya.

Ada sepuluh kecamatan yang berpotensi penduduknya belum terdaftar program JKN KIS. Yakni Kecamatan Jatinom, Trucuk, Jogonalan, Wonosari, Tulung, Ceper, Juwiring, Bayat, Cawas, dan Pedan.

Asisten Pemerintahan Sekda Klaten Ronny Roekmito mewakili bupati mengimbau agar badan usaha milik desa 9BUMDes) ikut aktif. Membatu warganya yang tidak mampu. Melalui pembiayaan kepesertaan JKN-KIS. 

“Kita harus pandai memanajemen rsiko. Apabila sakit, tentu butuh biaya. Bisa jadi biayanya nanti besar. Oleh sebab itu kita dapat mengantisipasinya dengan mendaftar program JKN-KIS,” jelas Ronny.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten punya skema percepatan UHC. Pemkab bakal memberi kuota untuk 130 warga di tiap desa. Dibiayai kepesertaan JKN-KIS. Melalui dana APBD. “Kami memohon kerja sama setiap pemerintah desa untuk menyeleksi 130 warga tersebut,” papar perwakilan Dinkes Klaten Nurkholis.

Setiap desa harus membuat prioritas, siap saja warga yang akan diusulkan. Kriterianya, merupakan pasien dengan penyakit katastropik, difabel, tidak mampu secara ekonomi, berusia lanjut, dan tidak termasuk ke dalam basis data terpadu (BDT). (sct/wid/ren/fer)

(rs/wid/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia