Sabtu, 17 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Mantan Kabid Disdik Klaten Divonis 4 Tahun

30 Juli 2019, 17: 55: 38 WIB | editor : Perdana

TERIMA: Sidang putusan Bambang Teguh Setyo di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin (29/7).

TERIMA: Sidang putusan Bambang Teguh Setyo di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin (29/7). (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap mantan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten Bambang Teguh Setyo, kemarin (29/7). Vonis dijatuhkan karena terdakwa terbukti melakukan korupsi pengelolaan uang suap dari para pihak mencapai Rp 1,67 miliar. Dalam kasus jual beli jabatan. 

Majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Bupati Klaten saat itu Sri Hartini. Terdakwa berperan sebagai makelar dalam kasus tersebut. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama empat tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Serta pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata Antonius dalam amar putusannya.

Pertimbangan memberatkan, majelis hakim memandang perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal meringankan, terdakwa masih punya tanggungan keluarga dan kooperatif selama persidangan. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Terdakwa juga dianggap sebagai justice colaborator (JC) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1.224 tahun 2019. Majelis menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dengan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat I KUHP. Serta dakwaan kedua Pasal 12 huruf dalam undang-undang yang sama.

Menanggapi vonis itu, penasihat hukum terdakwa YB Irpan langsung menerima putusan majelis hakim. “Kami melihat putusan ini sudah cukup adil. Hampir sama dengan tuntutan jaksa. Tanpa JC, pasti kami akan semakin berat melakukan pembelaan,” sebutnya.

Sedangkan pihak KPK lebih memilih pikir-pikir untuk berkordinasi dengan pimpinan. Namun, secara substansi materi yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai tuntutan KPK. Hanya beda sedikit di bidang tuntutan pengganti denda. ”Secara prosedur, kami harus menyampaikan dulu ke pimpinan. Secara umum, kami cukup puas,” kata penuntut umum KPK Dody Sukmono. (jks/JPG/fer)

(rs/jpg/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia