Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Mundur Cakades, Bisa Dibui 6 Bulan

02 Agustus 2019, 17: 55: 03 WIB | editor : Perdana

ANTUSIAS: Pilkades 2018 yang digelar di Kecamatan Wuryantoro. Tahun ini pendaftaran kegiatan serupa telah dibuka. 

ANTUSIAS: Pilkades 2018 yang digelar di Kecamatan Wuryantoro. Tahun ini pendaftaran kegiatan serupa telah dibuka. 

Share this      

WONOGIRI – Tidak ada toleransi bagi calon kepala desa (cakades) yang telah ditetapkan tapi kemudian mengundurkan diri. Siapa nekat melakukannya bisa dipenjara selama enam bulan.

Pendaftaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak mulai dibuka Kamis (1/8) hingga Selasa (13/8). “Pada hari pertama pendaftaran belum ada laporan jumlah cakades yang mendaftar,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Semedi Budi Wibowo melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) Zygma Idatya Fitha kemarin (1/8). 

Pilkades serentak diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Wonogiri Nomor 46/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7/2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17/2016tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pada pasal 22 perbup itu disebutkan cakades yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit dua orang dan paling banyak lima  orang. Lalu pada pasal 24 diatur terkait bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, yakni panitia pilkades berhak melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan hasil ujian tertulis.

"Bakal calon yang sudah mendaftar akan ditetapkan sebagai cakades paling lambat 20 hari setelah penutupan pendaftaran. Jika sudah ditetapkan sebagai calon kemudian mundur akan dikenakan pidana," tegasnya.

Terpisah, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, perda maupun perbup sudah dibuat maksimal untuk suksesnya pilkades. "Kalau sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa lalu mundur, maka sudah ada ketentuanya. Yakni bisa dipidana penjara dan denda," ungkapnya di pendapa kantor bupati Wonogiri.

Pada pasal 61 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 17/ 2016

tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan, cakades yang melanggar ketentuan pasal 22 ayat (4) dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. 

Sekadar informasi, pada pasal 22 ayat 4, cakades dilarang mengundurkan diri dari pencalonan kecuali disertai alasan yang dapat diterima oleh panitia pilkades.

“Kalau mundurnya setelah ditetapkan ya dipidana. Kalau sebelum penetapan, panitia masih punya waktu 20 hari untuk menerima pendaftaran, bisa diperpanjang. Aturan sudah mengakomodasi," terang bupati. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia