Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Bupati Wonogiri Soroti Alokasi Pemutakhiran Data

03 Agustus 2019, 16: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Bupati Wonogiri Soroti Alokasi Pemutakhiran Data

WONOGIRI – Pemkab berupaya berhemat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Salah satunya dengan kembali merasionalisasi dana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri.

Pada kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) sudah diusulkan untuk KPU Wonogiri senilai Rp 28,6 miliar, dan Bawaslu Wonogiri Rp 10,6 miliar.

Namun, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengisyaratkan bahwa masih akan melakukan pendalaman anggaran pilkada. "Sangat mungkin masih bisa berkurang. Kalau (anggaran) lebih artinya nggak ada efisiensi. Maka nanti kita cermati. RKA (rencana kerja anggaran) seperti apa yang akan berdampak pada RAB (rencana anggaran biaya)," jelasnya, Jumat (2/8). 

Dalam pencermatan, bupati menemukan anggaran Rp 2,2 miliar untuk pemutakhiran data. Menurut Joko Sutopo, semestinya ada koneksitas sistem di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).

"Dengan melibatkan personel turun door to door kan bisa diminimalkan dengan menyandingkan data real time terbaru dengan disdukcapil. Nah, upaya-upaya yang kemarin kita dorong terpenuhinya seluruh tahapan tetapi aspek teknisnya harus ada pengurangan. Kalau ada pengurangan otomatis ada efisiensi," beber Joko Sutopo.

Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi menyebut, anggaran saat ini (Rp 28 miliar) sudah cukup rasional. Anggaran yang diajukan KPU sudah direvisi tiga kali. "Pertama ajuan kami Rp 38 miliar kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 32 miliar. Hingga terakhir dirasionalisasi lagi menjadi Rp 28 miliar. Prinsipnya anggaran ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," terangnya.

Menurut Toto, pencermatan yang dilakukan bupati terkait efisiensi tahapan teknis pilkada bisa saja dilakukan. Namun, pihaknya masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang baru.

"PKPU yang sekarang, tahapannya mewajibkan coklit door to door, kalau tidak dilakukan ya bagaimana? Maka kami menunggu PKPU yang baru. Tahapannya sudah sampai DPR RI. Kita yang di kabupaten manut saja dengan aturan di atas," katanya.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub memaparkan, anggaran yang diajukan Bawaslu juga sudah dirasionalisasi. Dari Rp 16 miliar menjadi Rp 10 miliar.

"Anggaran kita sudah cukup rasional. Indeks yang digunakan terendah. Bahkan, anggaran kita dijadikan percontohan kabupaten lain. Dengan wilayah yang luas, namun anggaran bisa minim. Harapannya tidak perlu direvisi lagi," ucap dia.

Ditambahkan Ali, usulan anggaran Rp 10 miliar naik sekitar 50 persen dibandingkan pilkada 2015. Itu disebabnya adanya dana untuk pengawas TPS. Pada Pilkada 2015 tidak ada pengawas TPS. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia