Jumat, 23 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Harta Caleg Terpilih Dipelototi, Wajib Dilaporkan ke KPK

12 Agustus 2019, 12: 23: 37 WIB | editor : Perdana

TAHAP BARU: Penandatanganan hasil rapat pleno KPU Karanganyar pekan lalu.

TAHAP BARU: Penandatanganan hasil rapat pleno KPU Karanganyar pekan lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Calon legislatif (Caleg) terpilih anggota DPRD Karanganyar diwajibkan segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu sebagai syarat untuk pelantikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar meminta caleg segera memenuhi kewajibannya tersebut. Penyerahan laporan sendiri diharapkan sebelum berkas pengajuan dari Bupati Karanganyar terhadap daftar anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2019 - 2024 dikirim ke Gubernur Jawa Tengah.

”Jadi setelah pelaksanaan pleno selesai, langkah dari KPU adalah pengajuan usulan ke gubernur melalui bupati. Nanti ada ketentuannya terkait dengan LHKPN, jadi calon yang terpilih harus menerima tanda terima LHKPN itu dari KPK. Kalau tidak menyerahkan berarti kita tidak bisa mengusulkan,” terang Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari

Dijelaskan, batas waktu yang diberikan oleh KPU kepada calon anggota DPRD yakni tujuh hari setelah dilaksanakan rapat pleno KPU atau proses penetapan perolehan suara. Sementara pelantikan akan digelar Rabu (28/8) mendatang.

”Segera saja diselesaikan, karena masih ada waktu,” tegasnya.

Di sisi lain, rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih DPRD Karanganyar digelar pekan lalu. Partai dengan perolehan kursi terbanyak adalah PDI P. Yakni sebanyak 13 kuris. Disusul Partai Golkar sebanyak 12 kursi. Lalu PKS dan PKB masing - masing partai lima kursi. Disusul Partai Gerindra empat kursi. Dan yang paling terakhir PAN serta Partai Demokrat masing - masing tiga kursi.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Karanganyar Sujarno mengungkapkan, setelah nanti dilakukan pengambilan sumpah janji, maka pimpinan sebelumnya menyerahkan ke pemenang satu dan dua. Yakni PDIP dan Golkar untuk melakukan pembentukan fraksi.

”Istilahnya pimpinan sementara, kemudian membentuk fraksi. Dari situlah (Fraksi, Red) nanti baru merapatkan atau membentuk pimpinan tetap. Selanjutnya pembahasan menentukan pimpinan tetap,” jelasnya. (rud/adi)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia