Senin, 26 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Imbas Kades Ditahan Dalam Kasus Korupsi,Perangkat Desa Tak Gajian 

13 Agustus 2019, 18: 03: 45 WIB | editor : Perdana

ALOT: Warga Desa Doyong menghadiri mediasi dengan Pemerintah Kecamatan Miri di balai desa setempat kemarin (12/8).

ALOT: Warga Desa Doyong menghadiri mediasi dengan Pemerintah Kecamatan Miri di balai desa setempat kemarin (12/8). (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Warga Desa Doyong Kecamatan Miri meminta penunjukkan Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa (Kades) setempat untuk mengganti kades non aktif Sri Widyastuti yang ditahan atas kasus korupsi. Tidak adanya PJ Kades membuat perangkat desa belum bisa menerima gaji.

Saat ini Desa Doyong dipimpin Yang melaksanakan tugas (Ymt). Sementara kades sebelumnya menjalani tahanan 1 tahun penjara setelah divonis bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, Juni lalu. Sehingga terjadi kekosongan posisi pengambil kebijakan strategis. Termasuk kebijakan yang berhubungan dengan anggaran.

Perangkat desa yang ditunjuk menjadi Ymt, Joko Mulyono menyampaikan pihaknya tidak punya kewenangan menandatangani peraturan desa (Perdes). Kebijakan tanda tangan pencairan keuangan termasuk gaji adalah pejabat sekelas PJ atau kepala desa.

”Tingkatannya, Ymt, Plt, baru PJ. Sampai sekarang, Plt pun belum ada. Selama ini administrasi desa, pencairan Ymt tidak bisa,” ujarnya.

Warga Doyong Ikhwanudin Bukhori menyampaikan pihaknya berharap segera ditunjuk PJ untuk Desa Doyong. Tanpa pengambil kebijakan, pembangunan desa terhambat dan terbengkalai.

”Kalau tidak ada Pj ini masyarakat yang dirugikan. Karena proyek dan segala bantuan juga dianulir selama belum ada PJ Kades Doyong,” keluhnya.

Selain itu, lanjut Ikhwanudin, perangkat desa belum bisa menerima hasil kerja dan keringatnya. Gaji juga tertahan lantaran Ymt juga tidak punya kewenangan mengambil kebijakan.

”Kami ikut perjuangkan mereka, sebab ada keluarga mereka yang perlu dinafkahi,” serunya.

Camat Miri Ancil Sudarto menyampaikan terkait kendala anggaran di Desa Doyong, selama ini memang ada facktor aturan. Ymt Kades tidak punya kewenang terkait dengan pencairan anggaran. Pemkab sudah membuat solusi dengan menaikkan Ymt menjadi Plt.

Syaratnya Surat Keputusan (SK) memang harus disesuaikan seperti yang diamanahkan dalam (Peraturan Bupati) Perbup terbaru No 20 tahun 2019. Proses pengajuan SK Plt, harus melalui musyawarah desa, kemudian BPD mengusulkan Ymt menjadi Plt sesuai dengan Perbup.

”Sudah pernah kami sampaikan ke BPD dan desa. Tapi ternyata prosesnya masih belum dilaksanakan. Makanya langkah kami selanjutnya akan kami minta BPD untuk segera menggelar Musdes dan mengusulkan penyesuaian Ymt menjadi Plt agar bisa segera mencairkan anggaran desa,”terangnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia