Minggu, 17 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Maksimalkan PAD, Terapkan E-Retribusi Pasar

14 Agustus 2019, 12: 55: 59 WIB | editor : Perdana

SOSIALISASI: Petugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Klaten melakukan sidak di Pasar Induk Klaten, belum lama ini. Pemkab bakal terapkan e-retribusi pedagang pasar.

SOSIALISASI: Petugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Klaten melakukan sidak di Pasar Induk Klaten, belum lama ini. Pemkab bakal terapkan e-retribusi pedagang pasar. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Klaten bakal menerapkan e-retribusi terhadap pedagang pasar tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mengotimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Serta pengelolaan PAD yang lebih transparan karena menerapkan transaksi nontunai.

Saat ini, peraturan daerah (perda) terkait e-retribusi sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng masih ada di pemerintah pusat. Jika terealisasi, langsung disosialisasikan kepada para pedagang pasar tradisional. Harapannya, e-retribusi sudah bisa diterapkan tahun depan.

E-retribusi membutuhkan payung hukum. Berupa perda yang saat ini masih dalam proses. Sedangkan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya dijabarkan melalui peraturan bupati (perbup). Nantinya, penarikan retribusi cukup menggesek kartu ke mesin electronic data capture (EDC).

Namun, penerapan sistem e-retribusi bukan tanpa konsekuensi. Setiap pedagang wajib punya tabungan dan kartu transaksi nontunai. Ke depan, pembayaran retribusi tidak akan menggunakan uang cash, tetapi pakai kartu ke mesin EDC yang dibawa petugas.

“Jadi di kartunya itu memang sudah ada tabungan dengan sejumlah nominal yang dimiliki pedagang pasar. Kalau diterapkan, pedagang wajib memiliki tabungan dan kartunya itu. Kami terus mendorong agar pedang tertib membayar retribusi,” jelas Kepala Disdagkop UMKM Klaten Bambang Sigit Sinugroho, kemarin (13/8).

Besaran nominal retribusi berbeda-beda. Tergantung letak serta ukuran lapak yang ditempati pedagang. Sebagai gambaran, nominal retribusi sekitar Rp 1.000 per meter persegi. “Kami akan mengoptimakan petugas penarik retribusi yang ada. Hanya saja, mereka akan membawa mesin EDC itu,” paparnya.

Penerapan sistem e-retribusi harus dibarengi peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar. Disdagkop UMKM terus berupaya melakukan renovasi pasar. Agar pembeli tertarik datang dan berbelanja ke pasar tradisional.

Berdasarkan data, terdapat 92 unit pasar tradisional di Kota Bersinar. Dari jumlah itu, 42 di antaranya milik pemerintah desa. Sedangkan sisanya milik pemkab. Tahun ini, pengelolaan ke-42 unit pasar tradisional itu akan diserahkan ke pemerintah desa. “Sesuai dengan undang-undang, pasar bisa dikelola pemerintah desa atau BUMDes setempat. Seperti Pasar Cokro Kembang, Pasar Gentongan, dan Pasar Hewan Jatinom,” bebernya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia