Senin, 23 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Stunting Berpotensi Penyumbang Angka Kemiskinan

15 Agustus 2019, 17: 23: 48 WIB | editor : Perdana

Rembug stunting yang diselenggarakan Dinkes Klaten di ruang rapat B2 Setda Klaten  

Rembug stunting yang diselenggarakan Dinkes Klaten di ruang rapat B2 Setda Klaten  

Share this      

KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten diminta untuk lebih serius dalam menangani kasus stunting. Pasalnya jika kasus stunting tidak tertangani secara tuntas maka bakal membebani pemerintah sebagai penyumbang angka kemiskinan. Hal itu langsung disampaikan Dahlan Choiron dari Kementerian Kesehatan RI di acara rembug stunting yang digagas Dinas Kesehatan (Dinkes) di ruang rapat B2 Setda Klaten, Selasa (13/8).

Dahlan mengatakan, berpotensi menjadi penyumbang angka kemiskinan dikarenakan yang terkena stunting bakal mengalami pekerjaan lebih baik lagi. Hal ini berkaca dari dirinya menguji mahasiswa desertasi yang mengambil kasus prevalensi stunting itu sendiri.

“Data kasus stunting diambil peneliti di lokus tertentu pada 1994 menunjukan ada 49 persen anak korban stunting. Setelah diteliti data tersebut 2015 atau 20 tahun kemudian diketahui korban stunting tidak lulus SD. Tidak melanjutkan SMP dan menjadi keluarga miskin,” jelas Dahlan, Selasa (13/8).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika korban mengalami gagal tumbuh berkembang menjadikan otak tidak cerdas dan bertubuh kerdil. Maka akan kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang lebih baik dengan sendirinya berdampak pada tingkat pendapatan.

Ditambahkan dampak stunting yang dialami korban adalah hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ yang terganggu khususnya bagian otak. Gejala yang kasat mata adalah gangguan berat badan tidak normal (BBTN).

“Penanganan stunting harus secara kovergensi mencakup empat wilayah. Yakni penanganan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan akses layanan kesehatan, pemenuhan makanan bergizi dan pila asuh yang lebih baik lagi. Ini menjadi tugas yang harus diselesikan seluruh perangkat daerah agar kasus stunting dapat ditekan,” jelas Dahlan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito meminta perangkat daerah untuk segera terjun dalam menangani korban stunting. Terlebih lagi ada 3.711 kasus stunting yang ada di Kabupaten Klaten.

“Saya minta petugas turun ke lapangan mengecek kondisi korban dan lakukan intervensi yang bisa dilakukan pemerintah. Kalau belum ada asuransi bantu dengan BPJS. Misalnya, belum bekerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten bisa melakukan pelatihan dan peyaluran pekerjaan,” jelasnya.

Di sisi lain, upaya intervensi dengan memberikan paket makanan tambahan agar kondisinya lebih baik. Sementara itu para bidan untuk mencatat jika menemukan anak dengan kasus stunting. Terutama yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akte kelahiran untuk segera dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Klaten. “Jika mengalami kesulitan silakan telepon saya langsung,” pungkasnya.(ren)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia