Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Tarik Iuran Beli Lahan Sekolah, MTsN 2 Banjir Protes Orang Tua Murid

16 Agustus 2019, 09: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Tarik Iuran Beli Lahan Sekolah, MTsN 2 Banjir Protes Orang Tua Murid

SOLO – Tarikan iuran untuk membeli lahan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Surakarta menuai keberatan dari sejumlah orang tua siswa. Mereka menyoal terkait pengambilan kebijakan tersebut karena dinilai muncul di belakang setelah masa pendaftaran.

Salah seorang wali murid yang enggan identitasnya diungkap kepada koran ini menilai nominal iuran diputus secara sepihak oleh ketua komite sekolah ketika ada pertemuan dengan wali murid. “Jadi tidak ada pembicaraan nominal. Tahu-tahu sudah diputuskan nilainya segitu,” katanya.

Kemudian pada saat rapat banyak orang tua di luar ruangan, sehingga tidak terlalu jelas ketika mendengar paparan. “Kalau yang saya dengar, iuran itu sudah ada sejak angkatan sebelumnya. Kalau tahun lalu Rp 1,7 juta. Nominalnya naik tahun ini. Saya sempat kaget juga. Sebab, waktu itu agendanya perkenalan dengan wali kelas” katanya.

Para orang tua sempat bertanya-tanya. Sebab, tidak ada rincian terkait dana tersebut. Orang tua hanya tahu kalau uang tersebut akan disumbangkan untuk pembelian lahan guna dibangun tempat parkir sepeda bagi para peserta didik. “Yang buat bingung katanya infak. Tapi kok ada nominalnya. Memang bisa dicicil, tapi kok tidak jelas berapa kali harus dicicil,” ujar perempuan berjilbab ini.

Ditambahkan sumber ini, pascarapat yang dilaksanakan di Masjid MTsN 2 Surakarta itu, wacana tersebut sempat menjadi topik pembicaraan di group whatsapp wali murid. Kebetulan ketua komite sekolah juga berada di grup yang sama. “Sempat ada wali murid yang bertanya di grup perihal kejelasan dana. Tapi jawabannya tidak memuaskan. Kami disuruh datang langsung ke sekolah. Diminta dijelaskan di grup tapi tidak dibalas,” tuturnya.

Dia sebenarnya mengaku keberatan atas tarikan tersebut. Sebab, dia baru saja bayar Rp 5 juta kepada pihak sekolah. Perincianannya Rp 1,75 juta untuk uang seragam, Rp 1,75 juta agenda English Camp di Pare, Kediri, kemudian uang sarana dan prasarana Rp 1,5 juta. “Kalau harus membayar lagi terus terang berat,” ujarnya.

Koran ini juga sempat menghubungi akun Facebook Shiela Ariesz Rawass yang menulis soal keberatan iuran tersebut di media sosial. Dihubungi melalui layanan message Facebook, akun Shiela Ariesz Rawass tersebut kepada wartawan koran ini menceritakan, awalnya ketika anaknya masuk sekolah dia sudah membayar uang sarana dan prasarana serta keperluan lain sebesar Rp 5 juta kepada pihak sekolah.

“Kemudian baru sebulan sudah diminta membayar lagi iuran untuk beli lahan Rp 1,9 juta. Saya secara pribadi keberatan. SPP per bulan saja sudah Rp 500 ribu. Padahal itu sekolah negeri. Terus uang tersebut katanya buat beli lahan sebesar Rp 8 juta per meter, padahal harga pasaran Rp 3 juta,” jelasnya.

Dia lantas membuat postingan tersebut di media sosial dan memviralkan dugaan pungli ini karena tidak tahu harus mengadu ke mana dan kepada siapa. “Saya tidak tahu ke mana harus mengadu,” ucapnya singkat

Wali murid lainnya juga membenarkan adanya pungutan tersebut. Wacana tersebut diutarakan ketika diadakan rapat komite  sekolah pada Juli lalu. “Kalau sepengetahuan saya memang ada tarikan itu, tapi apakah wajib atau tidak kurang mendengar. Karena waktu itu saya duduk di belakang. Waktu itu sekalian rapat soal bayaran seragam sama SPP,” katanya

“Kalau tidak salah uang tersebut untuk membeli lahan yang nanti akan dibangun untuk parkir, kemudian di atasnya dibangun gedung pertemuan. Untuk pembangunan nanti anggaran dari Kemenag. Sepengatahuan saya seperti itu,” katanya.

Pembayaran ini, lanjut sumber ini, tidak dibayarkan langsung, namun bisa dicicil selama setahun. Apakah menduga bahwa penarikan uang ini termasuk pungli? Perempuan ini mengatakan tidak tahu persis. Namun dia tidak keberatan untuk melakukan pembayaran.

“Kalau saya asalkan demi pendidikan anak tidak apa-apa bayar. Wong anak saya diterima di sini saya sudah bersyukur. Toh, kemarin sudah jadi kesepakatan. Memang waktu rapat ada yang rasan-rasan menolak, tapi tidak berani bilang. Setahu saya belum ada yang bayar. Saya sendiri juga belum (bayar). Karena kemarin baru bayar SPP sama seragam,” ujarnya.

 Terkait kasus ini, Wakil Kepala MTsN 2 Surakarta Ali Badarrudin ketika ditemui koran ini Rabu (14/8) di sekolah setempat enggan menjelaskan terkait persoalan tersebut. Dia beralasan bahwa yang berhak menjelaskan hal tersebut adalah kepala madrasah.

“Kebetulan bapak ada tugas dinas mendampingi anak-anak dalam rangka hari Pramuka. Mungkin bisa bertemu langsung Senin depan (21/8). Kalau soal adanya tarikan itu saya tidak tahu menahu. Tapi soal pertemuan dengan orang tua memang ada, tapi saya tidak tahu membahas apa saja. Karena waktu itu saya kebetulan ada tugas keluar sekolah,” tuturnya. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia