Sabtu, 21 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Batal Lantik Dewan di Gedung Baru

16 Agustus 2019, 16: 08: 50 WIB | editor : Perdana

BANYAK PILAR: Gedung baru DPRD Sukoharjo di Kelurahan Mandan belum bisa difungsikan untuk pelantikan anggota dewan periode 2019-2024 pada 9 September mendatang.

BANYAK PILAR: Gedung baru DPRD Sukoharjo di Kelurahan Mandan belum bisa difungsikan untuk pelantikan anggota dewan periode 2019-2024 pada 9 September mendatang. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Rencana pelantikan anggota DPRD Sukoharjo terpilih periode 2019-2024 pada 9 September batal dilakukan di gedung dewan baru di Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo. Pelantikan wakil rakyat tersebut akan digelar di gedung DPRD lama.

"Pelaksanaan (pelantikan) di gedung lama.  Sebab di gedung baru secara teknis belum siap,” terang Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Sukoharjo Basuki Budi Santoso, Kamis (15/8).

Ditegaskannya, sarana dan prasarana di gedung DPRD lama telah mumpuni dan siap digunakan. Sehingga pihaknya tinggal menyiapkan pelaksanaan pelantikan. Di antaranya mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menerbitkan SK pelantikan anggota dewan periode 2019-2024 dan SK pemberhentian anggota dewan periode 2014-2019.

"Pelantikan dipimpin bupati. Yang mengambil sumpah jabatan kepala Pengadilan Negeri Sukoharjo,” jelasnya.

Di lain sisi, anggota DPRD yang purnatugas pada 8 September 2019 akan mendapatkan uang jasa pengabdian senilai Rp 9-10 juta per orang. Pemberian uang jasa pengabdian ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan yang diberikan setelah masa bakti.

Ditambahkan Basuki, nominal uang jasa pengabdian disesuaikan masa kerja masing-masing anggota. Yakni masa bakti kurang atau sampai dengan satu tahun mendapatkan uang jasa pengabdian senilai satu bulan uang representasi. Sedangkan masa bakti sampai dua tahun mendapatkan dua bulan uang representasi dan seterusnya.

"Untuk masa bakti anggota DPRD lima tahun diberikan uang jasa pengabdian senilai lima bulan uang representasi atau maksimal enam bulan uang representasi," terangnya. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia