Sabtu, 21 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Realisasi Baru 57 Persen, BPKD Dorong WP Tertib Bayar PBB

20 Agustus 2019, 11: 33: 03 WIB | editor : Perdana

KREATIF: Mobil hias dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten mengikuti Karnaval Pembangunan di Jalan Pemuda, kemarin (19/8). Pelayanan penerimaan pajak tetap berjalan. 

KREATIF: Mobil hias dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten mengikuti Karnaval Pembangunan di Jalan Pemuda, kemarin (19/8). Pelayanan penerimaan pajak tetap berjalan.  (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten terus mendorong wajib pajak (WP) segera membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo. Mengingat sampai saat realisasi PBB baru 57 persen per 16 Agustus. Atau mencapai Rp 16,2 miliar jika mengacu pada target APBD Perubahan. Dari total target Rp 28.250.000.000. 

Imbauan ini disampiakan melalui keikutsertaan BPKD Klaten dalam Karnaval Pembangunan. Berlangsung di ruas Jalan Pemuda, kemarin siang (19/8).

“Tahun ini kami menargetkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Desa yang kebetulan tahun lalu masih rendah. Diharapkan ada peningkatan. Kami targetkan ralisasi PBB seluruh desa saat jatuh tempo tidak ada yang di bawah 50 persen,” jelas Kasubid Penetapan dan Pelayanan, Bidang Pendapatan Asli Daerah BPKD Klaten Harjanto Hery Wibowo.

BPKD juga mengerahkan seluruh petugas pemungut yang ada di desa untuk proaktif. Memastikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak sampai di tangan WP. Harapannya WP segera membayarkan PBB yang menjadi tanggungannya.

Harjanto menargetkan realisasi PBB seluruh kecamatan saat jatuh tempo tidak ada yang di bawah 70 persen. Dirinya terus menekankan pada petugas di desa dan WP selalu proaktif. Di sisi lain, BPKD juga aktif menyosialisasikan kepada WP untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo.

“Ada kenaikan target PBB sebesar Rp 2 miliar dari tahun sebelumnya. Memang cukup berat. Karena belum adanya penyesuaian NJOP. Terlebih lagi baku potensi relatif sama dibandingkan dengan tahun lalu, sebesar Rp 30,6 miliar,” terangnya.

BPKD memberikan penekanan terhadap realisasi PBB tahun ini. Serta menagih tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Maka, seluruh petugas pemungut terus bekerja secara optimal. Karena masih ada waktu 45 hari sebelum jatuh tempo.

Jika dahulu masih ada desa dengan realisasi PBB di bawah 50 persen, tetapi tahun ini tidak boleh terulang kembali saat jatuh tempo nanti. Pihaknya pun menargetkan khusus desa-desa di Kecamatan Kemalang, melunasi pembayaran pajak PBB bulan ini. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, kecamatan ini selalu menjadi yang terdepan dalam melunasi PBB sebelum jatuh tempo.

“Memang sampai saat ini realisasi PBB masih 50 persen. Tapi kami optimistis bisa tercapai. Biasanya puncak pembayaran pajak PBB pada September. Di sisi lain, kami juga terus bergerak ke lapangan. Melakukan pemetaan, mengapa suatu daerah rendah dalam pembayaran PBB. Kami akan terus mengawal. Apa yang menjadi permasalahan WP,” tandasnya. (adv/ren/oh)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia