Sabtu, 21 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan
UMS BICARA

Kebijakan Ekonomi Pemerintah dan Impian Kesejahteraan 2030

21 Agustus 2019, 12: 55: 39 WIB | editor : Perdana

Kebijakan Ekonomi Pemerintah dan Impian Kesejahteraan 2030

Oleh: Anton A Setyawan,Doktor Ilmu Manajemen dan Dosen Progdi Manajemen FEB UMS

PEMERINTAHAN baru Jokowi akan dihadapkan pada tantangan perekonomian yang berat. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang AS dan Tiongkok, isu Brexit dan ketidakstabilan politik di Timur Tengah menyebabkan pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi 

Bulan lalu, Bank Dunia menerbitkan sebuah laporan development policy review 2019 dengan judul yang sangat menarik  Indonesia 2030 Rich Nation Prosperous People atau Indonesia Tahun 2030 Negara Kaya dengan Rakyat Sejahtera.

Laporan Bank Dunia yang bernuansa optimistis ini menarik karena memaparkan bagaimana Indonesia mempunyai banyak peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga pada 2030 negara ini menjadi sejahtera. 

Dalam laporan Bank Dunia tersebut, ada lima poin yang menjadi syarat tercapainya Indonesia sejahtera pada 2030, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur, mengundang investasi asing yang menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya alam dengan baik dan pengelolaan APBN yang memberikan dampak pada kesejahteraan. 

Prioritas Kebijakan

Pembangunan infrastruktur sudah dilakukan pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Selanjutnya harus dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan distribusi dan logistik bagi penguatan ekspor nasional. 

Investasi portfolio di pasar saham memang penting untuk memberikan gambaran atau sinyal pada pasar tentang kepercayaan investor. Namun demikian, investasi langsung yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyerap tenaga kerja jauh lebih penting bagi perekonomian nasional.

Pekerjaan yang diciptakan bukan hanya pekerjaan di sektor informal yang penuh ketidakpastian, melainkan pekerjaan di sektor formal yang berkualitas. Hal ini mensyaratkan perbaikan iklim bisnis dengan implementasi deregulasi dari pusat sampai daerah dan sinkronisasai kebijakan lintas sektoral. 

Pengelolaan APBN terkait perencanaan dan kebijakan fiskal yang dinamis. Menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB sekaligus menciptakan APBN yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kebijakan yang tidak mudah dilakukan.

Hal ini juga terkait dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak. Wacana tax amnesty II yang dikemukakan pemerintah harus disertai inovasi di sektor perbankan sehingga aliran modal masuk bisa diinvestasikan pada sektor-sektor yang menarik bagi pemilik modal dalam negeri yang sudah memindahkan dana nya ke perbankan dalam negeri. 

Tantangan  

Proyeksi Bank Dunia tentang Indonesia yang sejahtera pada 2030 juga mempunyai banyak tantangan yang tidak mudah diatasi. Pada awal pemerintahan periode keduanya nanti,  Jokowi-Ma’ruf harus menghadapi situasi perekonomian global yang tidak kondusif. Perang dagang AS dan Tiongkok, masalah Brexit dan ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Berbagai kerawanan ini berdampak langsung pada perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang. 

Kondisi aktual saat ini masih banyak yang perlu pembenahan. Master plan pembangunan sumber daya manusia dan industri belum dilaksanakan dengan baik.

Daya saing Indonesia memang mengalami perbaikan terutama dari sisi infrastruktur dan kelembagaan. Namun demikian industri nasional masih memiliki ketergantungan impor tinggi dan inovasi yang dilakukan belum pada tahap mata rantai utama dari industri. Masih banyak yang perlu dikerjakan.

Konsistensi kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Indonesia pada 2030. Apakah impian itu akan tercapai atau hanya sebatas menjadi dokumen perencanaan pembangunan? Waktu tidak banyak, maka pemerintah, pelaku usaha dan semua pemangku kepentingan harus bekerja keras untuk mewujudkan impian itu. *)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia