Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Boyolali

Pelantikan anggota DPRD Boyolali, Tujuh Alkap Tanpa Rangkap Jabatan

21 Agustus 2019, 12: 57: 29 WIB | editor : Perdana

AMANAH RAKYAT: Prosesi pelantikan anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024 di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat, kemarin (19/8).

AMANAH RAKYAT: Prosesi pelantikan anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024 di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat, kemarin (19/8). (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI – Pelantikan anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, kemarin (19/8). Ke-45 anggota legislatif dilantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Boyolali Tuty Budhi Utami. Sekaligus menetapkan S. Paryanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pimpinan sementara DPRD. Serta Fuadi dari Partai Golkar) sebagai wakil.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD dihadiri Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat. DIdampingi forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat dan organisasi perangkat daerah (OPD). “Dari 45 anggota DPRD ini, terdiri dari 31 laki-laki dan 14 perempuan,” kata Sekretaris DPRD Boyolali Mulyono Santoso, kemarin.

Sebagai ketua dan wakil sementara, Paryanto-Fuadi membentuk tujuh alat kelengkapan (alkap). Yakni pimpinan definitis DPRD, badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan. “Dan tidak ada yang rangkap jabatan,” sambung Mulyono.

Paryanto mengaku pembentukan alkap cukup unik. Sesuai peraturan perundang-undangan, empat pimpinan dewan diambilkan dari urutan terbanyak pemenang pemilu. Sesuai hitungan, unsur pimpinan dewan berasal dari PDIP, disusul Golkar, PKS, dan PKB. 

Pada pemilu lalu, PDIP meraih 35 kursi. Disusul Golkar 4 kursi, PKS 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Gerindra 1 kursi. “Info yang kami terima sudah ada lobi-lobi. Golkar menggandeng PKB membentuk satu fraksi. PKS nanti akan gabung Gerindra. Kemungkinan nanti hanya tiga fraksi,” sambung Paryanto.

Artinya, bakal ada satu fraksi dengan dua pimpinan dewan. Partai Golkar dan PKB satu fraksi dengan dua kursi pimpinan. Padahal dalam aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), tidak seperti itu.

“PDIP 35 anggota hanya satu pimpinan. Sedangkan yang hanya 2 anggota juga satu pimpinan. Jadi seperti kurang adil,” ujar Paryanto. Terkait masalah ini, Paryanto sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Sayangnya, pemprov belum bisa memberikan jawaban.

Setelah pelantikan, langkah selanjutnya menggelar rapat penentuan Ketua DPRD Boyolali periode 2019-2024. “Kami akan orientasi terlebih dahulu, baru proses usulan dari masing-masing parpol sekitar satu pekan ke depan. Kemudian disampaikan ke gubernur melalui bupati,” terang Paryanto.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Boyolali Fuadi menyatakan akan bergabung dengan PKB. “Sudah ada kesepakatan dengan pimpinan partai PKB untuk bergabung,” bebernya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia