Kamis, 23 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Boyolali

Dorong Pejabat Melek Teknologi

23 Agustus 2019, 15: 05: 59 WIB | editor : Perdana

LAYANAN DIGITAL: Masyarakat gunakan aplikasi Si Nangkis untuk pengawasan keuangan desa.

LAYANAN DIGITAL: Masyarakat gunakan aplikasi Si Nangkis untuk pengawasan keuangan desa. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) melek teknologi. Agar pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat. Secara bertahap, pejabat harus bisa menggunakan fasilitas teknologi digital. 

Berawal dari ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boyolali menggelar bimbingan teknis (bintek) Digital Leadership 2019. Kepala Diskominfo Boyolali Abdul Rahman mengatakan, seluruh OPD Boyolali harus paham dan melek teknologi. Karena pemkab sudah menerapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasisi elektronik (SPBE).

“Ditekankan tentang mindset (pola pikir) sistem pemerintahan berbasis elektonik. Sekarang cara memimpin era lama dengan digitalisasi sudah berbeda,” terang Abdul, kemarin (22/8).

Kepala Bidang E-Government Diskominfo Boyolali Suraji menambahkan, saat ini sedang mempersiapkan pimpinan adatif dengan proses digitalisasi di masyarakat. Mengingat sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

“Mengamanatkan semua penyelengaraan pemerintahan diarahkan berbasis elektronik. Maka tidak ada pilihan, semua OPD segera berubah. Pertama kali mengubah mindset, kemudian metode dan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu era digital,” paparnya.

Sebagai contoh, pemkab telah menerapkan era digitalisasi dalam surat-menyurat, transaksi komunikasi, dan sistem informasi antar-OPD yang. Semuanya telah menggunakan sistem elektronik. Menurut Abdul, kepemimpinan di era digital lebih mengedepankan pemangku kepentingan terkait peningkatan layanan publik. 

Konsep digital leadership lebih ke arah karakter. Menitikberatkan pada orientasi inovasi untuk meningkatkan layanan publik. “Ini kami kembangkan. Diarahkan ke semua penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Semua yang ditransformasikan ke digital, diarahkan agar bisa memberikan keuntungan kepada publik. Memberikan manfaat kepada masyarakat,” imbuhnya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia