Selasa, 17 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Solo

PKS Solo Usulkan Perda Produk Halal

23 Agustus 2019, 12: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail

Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail

Share this      

SOLO—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun ini membawa misi meloloskan usulan peraturan daerah (perda) inisiatif yang mengatur jaminan produk halal. Hal itu dibawa untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan jual beli makanan di Kota Bengawan.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail mengatakan, usulan perda jaminan produk halal sudah dibahas secara internal sejak 1,5 tahun lalu. Usulan tersebut juga sudah disampaikan ke pimpinan dewan agar dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Namun hingga akhir masa sidang 2018 tidak ada kabar pembahasan perda tersebut.

“Harusnya kemarin sudah dikaji di BP2D apakah diterima atau tidak untuk dibahas. Tahun ini insya Allah kita usulkan kembali,” katanya, Kamis (22/8).

Perda tersebut, lanjut Ghofar, didasari atas keprihatinan partainya lantaran banyak masyarakat yang mulai ragu menjajal kuliner di Kota Bengawan. Terlebih wisatawan dari luar kota yang kebetulan menginap di Solo. Pimpinan sementara DPRD Surakarta itu mencontohkan ada tamu anggota dewan dari Aceh yang khawatir dan menyangsikan makanan yang dijual di Solo.

“Perda ini kita usulkan pertama saat marak berita daging anjing yang dijual di Solo. Bahkan jumlahnya termasuk besar. Maka perlu ada aturan yang tegas untuk memberi batas mana yang halal dan mana yang tidak. Tamu-tamu kita baik pemerintahan maupun keluarga banyak khawatir. Ini sebenarnya untuk kepentingan kita semua,” terangnya. 

PKS berharap perda yang menjadi inisiatif fraksinya bakal lolos untuk dibahas tahun ini. Sebab, ini terkait dengan kepentingan masyarakat, bahkan wisatawan yang datang ke Kota Bengawan.

Pimpinan sementara DPRD Surakarta Teguh Prakosa menyambut baik perda inisiatif yang muncul dari fraksi. Menurutnya, selama periode 2014-2019 legislatif lebih banyak membahas perda yang diusulkan oleh pemkot. Sementara inisiatif dewan sendiri masih sangat minim. ‘Kalau diprosentasi lebih dari 70 persen itu dari eksekutif. Kita belum bisa dikatakan produktif,” katanya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia