Selasa, 17 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Bisa Ada Tersangka Baru Suap Jaksa

25 Agustus 2019, 12: 10: 59 WIB | editor : Perdana

DOOR STOP: Kabag Pemerintaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati ditemui di Hotel Novotel Solo kemarin (24/8).

DOOR STOP: Kabag Pemerintaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati ditemui di Hotel Novotel Solo kemarin (24/8). (A.CHRISTIAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus penyuapan dua orang oknum jaksa hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bengawan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati ditemui di  sela kegiatannya di Hotel Novotel Solo, Sabtu (24/8).

“Yang pasti begini, penyidik akan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perkembangan (kasus). Kasus yang pokok ditelusuri lebih lanjut karena yang OTT ini belum selesai prosesnya. Masih harus pengumpulan data kemudian pengumpulan informasi dari masing-masing saksi, berkembang ke arah mana ktia tidak bisa menebak,” urainya.

Soal temuan uang ratusan juta dari hasil penggeledahan KPK di rumah pribadi salah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKP) Jogjakarta, apakah dapat menyeret oknum tersebut menjadi tersangka baru? Yayuk menuturkan semua kemungkinan terbuka.

“Kami masih mengumpulkan keterangan, bukti-bukti dari hasil pengeledahan. Kita sendri belum mendapat informasi apa saja barang bukti yang ditemukan tim penyidik dari penggeledahan selama ini. Kita juga tidak bisa memprediksi kapan ada saksi dan tersangka baru. Kita hanya menelusuri dari fakta, bukti serta keterangan saksi yang ada,” paparnya.

Ditambahkan Yayuk, kasus OTT tersebut merupakan kali pertama menyasar jaksa yang masuk dalam tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). “Mereka yang memiliki kewenangan untuk mengawasi justru melakukan penyelewengan. Mereka yang tergabung dalam TP4D kompentensinya harus betul-betul ditingkatkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Eka Fitria, oknum jaksa asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogjakarta di Kota Solo,  Selasa (19/8) setelah diduga menerima uang suap dari Gabriela Yuan Ana Kusumo, direktur PT Manira Arta Mandiri. Sedangkan Kasubsi Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono menyerahkan diri sehari setelahnya.

Satriawan ditetapkan tersangka karena diduga berperan sebagai pihak yang mempertemukan Eka Safitra dengan Gabriela Yuan Ana Kumsumo. Tujuannya agar perusahaan Yuan menjadi pemenang lelang proyek gorong-gorong senilai lebih dari Rp 10 miliar.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Soiman mendesak TP4D dibubarkan. Dia menilai, lembaga bentukan Kejaksaan Agung pada 2015 itu lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatan.

"Harus dilakukan evaluasi terkait keberadaanya (TP4D). Kalau memang tidak diperlukan, atau malah mendatangkan kerugian, kami mendesak lembaga ini dibubarkan," tegasnya.

Kasus OTT melibatkan oknum jaksa TP4D Kejari Jogjakarta dan Surakarta merupakan  bagian kecil keburukan yang terlihat. "Jaksa tugas pokoknya adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Jika terlibat langsung dalam proyek pemerintah daerah, konflik kepentingan pasti akan terjadi. Hasilnya ikut bermain proyek bersama pihak swasta. Ini momen tepat Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung  membubarkan TP4D," tandas Bonyamin. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia