Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Kejari Musnahkan Barang Bukti dari 56 Kasus

28 Agustus 2019, 14: 28: 47 WIB | editor : Perdana

HASIL KEJAHATAN: Kajari Karanganyar Suhartoyo (kiri) bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono (dua dari kanan) memotong barang bukti uang palsu.

HASIL KEJAHATAN: Kajari Karanganyar Suhartoyo (kiri) bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono (dua dari kanan) memotong barang bukti uang palsu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar memusnahkan barang bukti kasus tindak pidana di halaman kejari kemarin (27/8).

Meliputi narkoba, uang palsu, handphone, hingga kosmetik ilegal. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap kasus aparat penegak hukum Kabupaten Karanganyar baik kepolisian maupun kejari sejak Juli 2018. 

Pemusnahan juga dihadiri jajaran Forkompimda Karanganyar serta Deputi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Solo Bakti Artanta.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar Suhartoyo mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Total ada 56 perkara tindak pidana sejak Juli 2018.

”Pemusnahan ini untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Dan menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata kajari.

Dijelaskan, barang bukti yang paling banyak dimusnahkan adalah narkotika. Kemudian bahan kosmetik yang diperdagangkan secara illegal di Colomadu beberapa waktu lalu. Lalu uang palsu baik rupiah maupun dolar yang berhasil diungkap Polres Karanganyar.

”Kalau HP itu adalah sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana,” jelasnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh penegak hukum di Kabupaten Karanganyar. Menurutnya, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk pencegahan bagi siapapun.

”Selain itu penegak humum juga harus memberikan informasi luas kepada masyarakat untuk selalu berhati – hati dan antisipasi. Bagaimanapun negara kita adalah negara hukum. Masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum itu. Pemusnahan juga diharapkan agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya praktik tindak pidana,” terangnya. (rud/adi)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia