Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Boyolali

Calon Independen Wajib Punya 34 Ribu Dukungan

Penyerahan Syarat Dimulai 11 Desember

04 September 2019, 21: 10: 17 WIB | editor : Perdana

Nuril Huda, Ketua KPU Sukoharjo

Nuril Huda, Ketua KPU Sukoharjo

Share this      

SUKOHARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo telah menerima salinan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Regulasi tersebut mengatur secara detail terkait proses dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan aturan, sosialisasi, tahap pencoblosan, hingga calon independen.

"Kami tengah mempersiapkan perencanaan anggaran dan sebagainya. PKPU masih kami pelajari. Tahapan untuk membentuk PPK, PPS dan KPPS juga telah dijelaskan," terang Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, Selasa (3/9).

Terkait calon perseorangan atau independen,  waktu penyerahan syarat dukungan dimulai 11 Desember mendatang. Syarat tersebut akan diteliti terkait jumlah dan sebaran dukungan. Berlanjut penelitian dokumen pendukung dan identitas pada Maret 2020.

"Merujuk pada data statistik penduduk Sukoharjo, untuk bisa maju menjadi calon independen minimal mengantongi lebih 34 ribu dukungan warga. Sedangkan paslon (pasangan calon) dari parpol setidaknya didukung sembilan kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah pemilu 2019," paparnya.

Saat ini, KPU Sukoharjo masih menunggu persetujuan bupati terkait anggaran Pilkada 2020. Terbaru, angka yang diajukan senilai Rp Rp 22,5 miliar. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan pengajuan awal senilai Rp 24 miliar. 

"Ketemunya angka Rp 22,5 miliar itu sudah berdasarkan rasionalisasi di beberapa pos. Angka tersebut belum final. Karena masih menunggu pembahasan dengan bupati,” terang Nuril belum lama ini.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mengajukan anggaran Rp 13,2 miliar. Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, nominal itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bawaslu. Mengingat pada Pilkada 2020 diprediksi ada kenaikan jumlah pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Selain itu, ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu mengusulkan 1.663 TPS dalam Pilkada 2020. Dengan penambahan jumlah TPS, otomatis membutuhkan penambahan jumlah pengawas pemilihan lapangan (PPL) yang juga berdampak pada besaran anggaran. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia