Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

PR DPRD Surakarta, Utang Bahas Perda Menumpuk

06 September 2019, 14: 00: 31 WIB | editor : Perdana

PR DPRD Surakarta, Utang Bahas Perda Menumpuk

SOLO  – Anggota DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024 mendapat warisan utang periode sebelumnya berupa pembahasan sejumlah peraturan daerah (perda). Legislator yang baru dilantik Agustus lalu itu belum bisa membahasnya karena terkendala regulasi.

Setidaknya ada tiga perda yang mandek, yakni pembahasan Perda APBD 2020, penerangan jalan umum (PJU), dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta ada beberapa rancangan perda yang mandek di tengah jalan.

Pimpinan sementara DPRD Surakarta Abdul Ghofar Ismail mengaku serbasalah. Sebagai pimpinan nondefinitif, dia tidak memiliki hak memutuskan apapun hingga terbentuk pimpinan definitif. “Padahal kita kan dioyak-oyak untuk segera membahas Perda APBD murni 2020, kemudian juga beberapa prolegda (program legislasi daerah) yang ditetapkan akhir tahun lalu. Ada yang mestinya saat ini harus dibahas,” katanya, Kamis (5/9).

Rancangan perda dapat dibahas jika pimpinan definitif disahkan, kemudian mereka membentuk alat kelengkapan dewan. Sementara saat ini penetapan pimpinan definitif masih menunggu rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP) partai yang berhak mengisi kursi pimpinan dewan.

“Harapan kita parta-partai segera mengurus rekomendasi DPP. Sejak hari kedua setelah pelantikan itu sudah kita sampaikan untuk segera mengajukan fraksi dan pimpinan definitif. Harapan kita pekan ini sudah selesai,” terang dia.

Dari empat partai yang berhak duduk di kursi pimpinan dewan, tinggal PDIP yang belum menyerahkan rekomendasi dari DPP. Sedangkan Partai Golkar harus melengkapi kembali rekomendasi DPP lantaran ada kekurangan berkas. Dua partai yang saat ini sudah beres yakni PKS dan PAN.

“Kita terus melakukan komunikasi dengan partai-partai itu. PDIP langsung Pak Teguh, sudah saya tanyakan, katanya namanya sudah pasti, tinggal menunggu suratnya,” katanya.

Sementara Partai Golkar memastikan pekan depan akan mengumpulkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. “Saya pastikan minggu depan sudah ada. Ini persoalannya bukan hanya Solo, tapi semua daerah juga belum turun rekomendasinya,” ucap politikus partai berlambang pohon beringin Taufiqurrahman. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia