Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pemkot Perketat Penentuan Status Ekonomi lewat Uji Publik

08 September 2019, 10: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Pemkot Perketat Penentuan Status Ekonomi lewat Uji Publik

SOLO – Pemkot terus berupaya menyempurnakan data kemiskinan agar penyalur bantuan sosial dan program penanganan tepat sasaran. Di antaranya mengajak masyarakat ikut mnegawasi uji publik data kemiskinan di lingkungannya.

Selain itu, uji publik juga digunakan untuk memperbarui data warga miskin yang meninggal dunia, pindah domisili, data ganda, dan lain sebagainya. 

Pada semester I 2019, uji publik yang melibatkan tim penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK) mendata 73.750 jiwa atau 23.441 keluarga yang masuk kategori miskin. Sedangkan  yang berstatus rentan risiko sosial yaitu 60.781 jiwa atau 27.321 keluarga.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Surakarta Tulus Widajat mengatakan, uji publik menjadi tahapan krusial. Jangan sampai ada warga yang mampu secara ekonomi, tapi masuk kriteria miskin karena uji publiknya tidak dilakukan dengan benar.

"Ya, kami harapkan warga ikut aktif di situ, bahkan warga sasaran pendataan sendiri. Mereka bisa konfirmasi apakah mereka layak dibantu atau tidak. Pengalaman yang lalu, ada yang sudah dapat bantuan, tiba-tiba muncul protes dari warga lain. Nah, kenapa tidak pada saat uji publik mereka sampaikan itu,” beber Tulus, Sabtu (7/9).

Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Surakarta Dian Renata menerangkan, masyarakat sasaran penerima bantuan bisa memastikan apakah datanya sudah masuk ke dalam  sistem informasi kesejahteraan elektronik (E-SIK) bersamaan saat pendataan dilakukan. 

Itu karena E-SIK yang tengah dikembangkan pemkot menambahkan menu input baru. Aplikasi berbasis Android itu memiliki alur pemutakhiran data yang bisa dijalankan langsung saat pendataan. Garis besarnya, petugas TPKK bisa memasukkan data warga miskin saat home visit itu dengan menambahkan beberapa indikator penentu kategori kemiskinan.

Indikator tersebut mewajibkan menyertakan foto. Aplikasi juga meminta foto kartu bantuan apabila memiliki. Setelah semua data terisi, akan muncul skor dan prioritasnya, jika prioritasnya layak dibantu maka warga itu otomatis masuk database E-SIK. "Warga benar-benar miskin atau tidak akan kelihatan foto rumahnya, dan seterusnya,” katanya.

Di lain sisi, pemkot harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk membayar premi bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Ini menyusul akan naiknya iuran BPJS.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan, hingga Agustus, peserta JKN KIS PBI APBD mencapai 135.869 jiwa. Jika iuran per peserta PBI senilai Rp 23.000, maka, jumlah iuran yang ditanggung pemkot per bulan Rp 3,125 miliar. Tpai jika naik Rp 42.000 per bulan per peserta, maka anggarannya menjadi Rp 5,7 miliar.

"Kalau (premi) naik tahun ini, kami terpaksa berutang ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan karena nggak bisa membayar. Nggak ada dana cadangan atau menggunakan dana bantuan sosial (bansos), tidak ada mekanisme seperti itu. Solusinya ya berutang ke BPJS,” urainya.

Usulan kenaikan iuran BPJS, lanjutnya, tidak diprediksi saat penyusunan APBD Perubahan. Namun cukup lama diwacanakan. Tapi, wacana tidak bisa menjadi patokan penganggaran. Apalagi saat ini APBD Perubahan di mayoritas daerah sudah digedok.

Meski sudah memastikan solusi kenaikan iuran adalah berutang, pemkot mengaku enggan berandai-andai. Apalagi sampai saat ini belum ada surat resmi mengenai kenaikan premi itu.

“Anggaran membengkak ya pasti membengkak. Sebelum ada usulan kenaikan itu, kami sudah mendapat limpahan PBI APBN yang dinonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos) yang jumlahnya mencapai 4.879 peserta. Dari jumlah itu 1.119 di antaranya pasien rumah sakit rutin. Saya nggak tahu apa dasar penonaktifan. Ribuan peserta tersebut kini menjadi tanggungan kami karena Solo sudah berpredikat Universal Health Coverage/UHC (Jaminan Kesehatan Semesta),” papar perempuan yang akrab disapa Ning. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia