Minggu, 22 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Peduli Difabel, Pemprov Terapkan Desa Inklusif  

10 September 2019, 19: 58: 48 WIB | editor : Perdana

TEROBOSAN: Gubernur Ganjar Pranowo bicara dengan perwakilan difabel dari sejumlah daerah di Solo, Selasa (10/9).

TEROBOSAN: Gubernur Ganjar Pranowo bicara dengan perwakilan difabel dari sejumlah daerah di Solo, Selasa (10/9). (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Tidak puas hanya dengan melibatkan kaum disabilitas di setiap musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbangwil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bakal menerapkan desa inklusif di seluruh Jawa Tengah. Dalam tiga pekan ke depan, Ganjar menargetkan pendataan penyandang disabilitas di seluruh Jateng selesai.

Lima tahun terakhir di setiap penyelenggaraan musrenbangwil di enam eks Keresidenan Jawa Tengah, penyandang disabilitas memang selalu mendapat ruang pertama menyampaikan usulan pembangunan, selain komunitas perempuan dan anak. Tapi, itu tidak cukup memenuhi pelayanan penyandang disabilitas.

“Kebijakannya memang harus sampai di level desa. Ini juga memerlukan keberanian dari kepala desa. Pemprov telah melakukan itu tinggal sekarang kabupaten sampai desa mengikuti,” kata Ganjar di saat berbincang dengan tokoh-tokoh peduli disabilitas dari beberapa daerah di Solo, Selasa (10/9).

Terlebih dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas sampai tingkat desa. Sekarang persoalannya adalah pendampingan khusus kepada kepala desa. Salah satu tugasnya adalah memberi indikator klasifikasi penyandang disabilitas.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah data penyandang disabilitas yang valid di seluruh desa. Di Jawa Tengah ada 7.809 desa. Jika itu terealisasi, bisa dijadikan basic untuk membuat kebijakan pemerintah,” katanya. 

Sebagai langkah awal, Ganjar mengatakan, Jawa Tengah siap jadi starting poin nasional yang desanya menerapkan sistem inklusif. Bahkan, kalau pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, pada tahun anggaran 2020 nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas bisa direalisasikan. 

“Dispermasdesdukcapil Jateng saya targetkan dalam tiga pekan pendataan penyandang disabilitas selesai. Syukur-syukur nanti bisa masuk di anggaran perubahan. Tapi ya semua pihak harus turun tangan, pendamping desa, LSM, komunitas dan lainnya harus kerja cepat untuk ini,” katanya. 

Temu tokoh yang peduli penyandang disabilitas itu diikuti perwakilan beberapa daerah. Dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jogjakarta sampai Nusa Tenggara Timur. Mama Marta, salah satu tokoh peduli penyandang disabilitas dari Sumba, NTT mengatakan, persoalan mendasar untuk penerapan desa inklusif adalah single data. 

“Yang dilakukan Jawa Tengah sangat tepat, Pak Ganjar sangat inovatif dengan melibatkan penyandang disabilitas di setiap musrenbangwil. Saya rasa Jawa Tengah sangat memungkinkan jadi yang pertama menerapkan desa inklusi di tanah air. Apalagi tadi dinasnya mengatakan siap mengumpulkan data dalam tiga pekan,” katanya. 

Desa inklusi merupakan desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa.

“Namun yang juga jadi tantangan besar adalah perubahan mindset dalam memandang posisi disabilitas. Komitmen bersama harus kita ciptakan untuk mewujudkan ini,” katanya. (lhr/bun)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia