Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

PTSL di Sepat Jadi Lahan Pungli, Total Pungutan capai Rp 474 Juta

11 September 2019, 15: 34: 32 WIB | editor : Perdana

MELAWAN: Warga menunjukkan tanda tangan yang dikumpulkan dari warga korban pungli PTSL.

MELAWAN: Warga menunjukkan tanda tangan yang dikumpulkan dari warga korban pungli PTSL. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Sepat, Kecamatan Masaran diduga justru dimanfaatkan oknum panitia jadi lahan pungutan liar (pungli). Selama periode 2017-2018, nilai pungli untuk sertifikasi 863 bidang tanah ditaksir mencapai hampir setengah miliar rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, warga telah melaporkan oknum panitia PTSL itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Senin (9/9). Oknum panitia bernama Mulyono diketahui juga menjabat sebagai salah satu kepala dusun (kadus) di Desa Sepat.

Kasno, perwakilan warga mengungkapkan, selama ini banyak warga pemohon PTSL yang ditarik biaya. Nilai pungutan untuk biaya sertifikasi itu sebesar Rp 700 ribu per bidang tanah.

”Padahal, dalam pembiayaan sertifikasi PTSL sesuai SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri hanya Rp 150 ribu per bidang. Sehingga bila penarikan mencapai Rp 700 ribu, berarti ada pungli Rp 550 ribu per bidang,” ujar Kasno, Selasa (10/9).

Ditambahkan Kasno, bahkan ada sekitar 33 pemohon yang ditarik biaya hingga Rp 3,3 juta per bidang tanah. Selain itu, sebagian uang pungutan dari pemohon diduga dialirkan ke panitia. Dalihnya, uang tersebut sebagai dana saksi dengan nilai berkisar Rp 50 ribu- Rp 75 ribu.

Dimintai klarifikasi atas tuduhan pungli itu, Mulyono menegaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan bersama warga. Dari hasil pembicaraan tentang biaya pembayaran PTSL itu, dia mengklaim, tidak ada masalah. Nilai yang harus dibayarkan juga sudah disepakati oleh warga. 

”Sebenarnya itu tidak ada masalah. Mungkin dari orang yang tidak suka saja,” ujar Mulyono.

Selain itu, dia menepis isu soal biaya dana saksi. Mulyono menyatakan siap jika dipanggil penegak hukum untuk dimintai keterangan. ”Kalau nanti dipanggil, ya dihadapi saja,” bebernya.

Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen Agus Purnomo menyampaikan, di tingkat BPN tidak ada penarikan biaya untuk program PTSL. Sebab, semua sudah dibiayai negara. 

”Tapi, di PTSL ada pra. Yakni berkas sebelum sampai ke BPN. Soal biaya, itu kesepakatan dari pokmas (kelompok masyarakat) dan masyarakat yang diimplementasikan dengan surat perjanjian,” kata Agus.

Diakui Agus, pihaknya tidak megetahui soal besaran biaya pra per desa. Namun, berdasarkan SKB tiga menteri, wilayah Jawa-Bali senilai Rp 150 ribu. (din/ria)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia