Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Perusahaan Mangkir Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Tunggakan Rp 300 juta

14 September 2019, 17: 51: 22 WIB | editor : Perdana

Perusahaan Mangkir Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Tunggakan Rp 300 juta

SUKOHARJO – Manajemen BPJS Ketenagakerjaan KCP Sukoharjo mengaku kesulitan menagih tunggakan iuran kepada CV MAG. Perusahaan bersangkutan menunggak pembayaran iuran sejak 2017 dengan nominal Rp 300 juta.

Account representative (AR) BPJS Ketenagakerjaan KCP Sukoharjo Kristianto Jokosusilo menuturkan, pihaknya menyerahkan perkara tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Setelah diserahkan ke KPKNL, KPKNL berwenang melakukan penyitaan atau pelelangan aset perusahaan untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya, Jumat (13/9). 

Akibat tunggakan tersebut, lanjut Kristianto, pihaknya kesulitan mencairkan uang karyawan yang sudah pensiun maupun telah resign. "Memang ada karyawan yang sudah datang ke kantor bermaksud mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak bisa kami cairkan karena ada tunggakan," ungkap dia.

Apakah perusahaan bersangkutan mengalami kerugian sehingga sulit memenuhi kewajiban bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan? Kristanto menjelaskan, selama ini, perusahaan tetap berproduksi seperti biasanya. “Bahkan cenderung sehat," katanya singkat. 

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno mengaku belum mendengar adanya perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jika terbukti benar, maka perusahaan telah melakukan pelanggaran berat serta bisa dituntut secara hukum.

"BPJS Ketenagakerjaan kan kaitannya dengan jaminan hari tua atau uang pensiun. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebab ini sudah masuk ranah pidana," ucapnya.

Terpisah, Wahyono, salah seorang pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan disambati pekerja perusahaan bersangkutan karena tidak bisa mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan ada tunggakan. 

“Padahal setiap bulan gaji mereka dipotong untuk iuran itu (BPJS). Bila benar seperti itu, berarti ada penggelapan, dan ini masuk ranah pidana. Wong (gaji) sudah dipotong kok tidak dibayarkan. Kami minta perusahaan tersebut segera membayarkan kewajibannya dan mengembalikan hak karyawan. Jika tidak, akan kami laporkan ke pihak berwajib," tandas dia. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia