Rabu, 16 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Features
Solo Menuju Kota Bebas Asap Rokok

Bakal Diatur Radius Larangan Merokok

16 September 2019, 10: 56: 57 WIB | editor : Perdana

Bakal Diatur Radius Larangan Merokok

PERDA Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) membawa angin segar. Agar implementasinya lebih optimal, pemerintah harus konsisten dalam sosialisasi hingga setahun ke depan saat perda tersebut bisa diterapkan secara sah. 

“Perda ini diterapkan setahun setelah disahkan. Artinya ada jeda setahun yang bisa dimaksimalkan untuk sosialisasi, khususnya di lokasi yang ditetapkan sebagai KTR,” Sugeng Riyanto, anggota DPRD Kota Surakarta.

Sugeng yang terlibat penuh dalam pembahasan raperda KTR kala itu mengaku, pembahasan raperda ini cukup dinamis. Respons dari anggota penyusun pun cukup positif terkait upaya pemkot makin peduli pada kesehatan masyarakat umum lewat raperda tersebut. 

“Ini sesuai amanah UU Kesehatan dan PP 109, yang mengamanahkan setiap daerah k membuat perda soal KTR. Sejumlah kualifikasi sudah dimasukkan seperti KTR di fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah dan lainnya. Sampai sini semua sepakat,” ucap Sugeng.

Perdebatan cukup jadi makin dinamis ketika larangan iklan, promosi, dan sponsorship (IPS). Suara anggota pansus pun terbelah. Setelah berdebat cukup panjang akhirnya diputuskan larangan IPS tidak masuk dalam Perda KTR. 

“Pemkot punya orientasi tidak memasukkan hal itu pada Perda KTR. Namun akan dimasukkan dalam revisi perda tentang penyelenggaraan reklame. Informasinya juga akan segera diajukan. Jika acuannya perda, maka IPS tidak dilarang. Namun jika mengacu PP 109 larangan itu sudah ada. Artinya pemkot bisa langsung merujuk pada PP seperti pemasangan reklame rokok yang mudah terlihat dari jalan,” ucap dia.

Sebelum perda KTR sebenarnya sudah ada perwali beberapa tahun sebelumnya. Namun, belum ada progres signifikan. “Penegakan perwali masih lemah. Selama beberapa tahun itu diterapkan saya belum melihat ada progres signifikan dalam penegakannya. Harapannya semoga perda ini bisa mengakomodasi kebutuhan itu,” kata dia.

Saat ini hingga setahun ke depan, pemkot wajib sosialisasi secara masif. Khususnya di lokasi yang dengan tegas tercantum dalam Perda KTR. Di kampus  misalnya. Pemkot harus masuk ke kampus sosialisasi bahwa satu tahun ke depan akan diterapkan perda ini. 

“Begitu juga dengan tempat ibadah dan olahraga. Misal Stadion Manahan, sampai pagar terluar tak boleh ada orang merokok. Dengan demikian aparat penegak perda bisa lebih mudah dalam menindak mereka. Mulai dari teguran, denda, hingga hukuman kurungan,” ujarnya.

Makanya sosialisasi di lokasi KTR wajib dioptimalkan. Bisa dari selebaran, spanduk, atau lewat berbagai kegiatan. Harus kreatif dalam sosialisasi. Bisa juga memanfaatkan berbagai media komunikasi baik media mainstream maupun media sosial. Plus sosialisasi melalui jejaring pemerintahan. Mulai dari camat, lurah, RW hingga RT,” kata Sugeng.

Ketua Yayasan Lentera Lisda Sundari menambahkan, pentingnyan larangan IPS bukan ditujukan pada perokok aktif, melainkan untuk menekan munculnya perokok baru berusia di bawah umur. Berdasarkan tabel pervalensi merokok penduduk di bawah usia 18 tahun di Indonesia, perokok anak terus meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018 atau setara dengan 7,8 juta perokok anak di Indonesia.

 “Datanya terus mengalami peningkatan untuk perokok di bawah umur. Padahal, rencana pembangunan jangka panjangnya menargetkan turun hingga 5,4 persen di 2019,” jelas Lisda.

Beberapa daerah lain sudah lebih tegas dengan mencantumkan larangan IPS dalam perda. Namun di Solo belum. “Sebenarnya kalau dengan pendekatan kota layak anak maka itu bisa dicapai. Bisa juga mengacu UU Kesehatan dan PP 109 Tahun 2012,” ucap Lisda.

Dia menegaskan, KTR atau larangan IPS bukan menghilangkan hak seseorang untuk merokok, melainkan sebagai upaya pembatasan dan pengawasan serta pengaturan agar tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia