Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

PKL Dibekali Sertifikat BPOM, Jamin Keamanan dan Mutu Makanan-Obat

17 September 2019, 17: 14: 11 WIB | editor : Perdana

MENJANJIKAN: Salah satu produk makanan yang dihasillkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Karanganyar saat pameran beberapa waktu lalu. 

MENJANJIKAN: Salah satu produk makanan yang dihasillkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Karanganyar saat pameran beberapa waktu lalu.  (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan olahan makan serta obat – obatan yang diproduksi masyarakat, Pemkab Karanganyar menjalin nota kesepakatan bersama badan pengawasan obat dan makanan (BPOM), kemarin (16/9).

Acara digelar di ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Dihadiri dinas terkait, pengelola Usaha Mikro Kceil Menengah (UMKM), dan Kepala BPOM Jawa Tengah Safriansyah.

Bupati Juliyatmono mengungkapkan, bahan olahan untuk produksi obat – obatan tradisional dan makanan yang berbahan lokal sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat Karanganyar.

Dengan adanya penandatangan tersebut, nantinya dalam memperoleh legalitas dari BPOM, sudah tidak ada lagi kendala. Nantinya usaha sejumlah pemilik atau pengelola UMKM dapat dipermudah.

”Saya sudah nunggu ini sejak lama, agar pengeloa atau pemilik UMKM itu bisa menyediakan makanan yang benar – benar aman, bermutu, dan bergizi. Masyarakat bisa melihat langsung, kalau produk hasil olahan dari Karanganyar aman untuk dikonsumsi. Kalau bisa nanti MUI juga dapat dilakukan, untuk halal-nya,” terang Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, dengan adanya proses penandatangan dengan BPOM tersebut, kedepan pemerintah akan memberdayakan UMKM di setiap kecamatan. Sehingga mereka bisa mengajukan perizinan ke pihak terkait.

”Pedagang kaki lima di Karanganyar akan kita himpun. Izin usaha kecil itukan tidak bayar alias gratis, nanti bisa mengurusnya lewat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kami akan berikan sertifikat, kalau mereka atau UMKM yang tidak punya sertifikat tersebut, maka saya minta untuk pergi, dan mencari lokasi lain, karena kompetisinya sekarang adalah legalitas,” tegas Bupati.

Di sisi lain, Kepala BPOM Jawa Tengah Safriansyah mengungkapkan, penandatanganan MoU tersebut sangat penting, baik bagi pemerintah dan pihak dari BPOM sendiri. Pengawasan terhadap obat dan makanan semakin bisa terkontrol.

”Hal ini sangat baik dari segi pembinaan dan pengawasan. Kemudian untuk meningkatkan efektifitas, serta produk hasil olahan baik obat –obatan ataupun makanan nanti bisa mempunyai daya saing yang kuat,” paparnya. (rud/adi)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia