Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Solo

AMS: Perlidungan Korban Kekerasan Seksual Lemah

18 September 2019, 09: 15: 59 WIB | editor : Perdana

Demonstrasi mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU PKS digelar di depan Gedung DPRD Kota Surakarta kemarin (17/9).

Demonstrasi mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU PKS digelar di depan Gedung DPRD Kota Surakarta kemarin (17/9). (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO  – Massa Aliansi Masyarakat Solo (AMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surakarta, kemarin (17/9). Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebab, selama ini, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual tidak memiliki payung hukum yang jelas. 

AMS meyebut, berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pada 2001-2011, rata-rata hanya seperempat kasus kekerasan yang dilaporkan. Hal itu memicu kenaikan kasus serupa hingga 18 persen pada tahun berikutnya. 

Kekerasan tersebut terjadi pada ranah domestik maupun publik. Peningkatan jumlah kasus itu, menurut AMS, didasari tidak adanya payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual.

“RUU tersebut (PKS) adalah sebuah pembaruan hukum yang diperlukan, merupakan aturan khusus yang komprehensif dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban,” terang koordinator lapangan aksi dukung RUU PKS AMS Lisa Ervina.

Penetapan RUU tersebut, lanjut Lisa, harus segera dilaksanakan. RUU tersebut terancam hangus dan tidak akan dibahas lantaran Komnas Perempuan telah mengusulkan dan menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2016. 

Di dalam RUU PKS memuat sembilan jenis kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan pemerkosaan. Selain itu juga membahas pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, serta penyiksaan perkawinan. “Kami meminta anggota DPRD Kota Surakarta turut menyuarakan dukungan terhadap RUU PKS ini,” tegasnya.

Massa AMS kemudian ditemui Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta YF. Sukasno. “Sangat jelas kami sejalan dengan apa yang disampaikan kawan-kawan, yakni mendukung untuk segera disahkan RUU PKS. Mau diminta tanda tangan, saya akan tanda tangan. Mau diminta mendukung, kami mendukung,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak nampak dalam aksi maupun audiensi. Ketua DPD PKS Abdul Ghofar Ismail yang juga berada di gedung dewan mengaku tak menerima surat dari AMS. “Kami tidak tahu itu suratnya. Coba nanti saya cek,” ucapnya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia