Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Ramai-ramai Gadikan SK Demi Menutup Utang Biaya Kampanye Pemilu

18 September 2019, 12: 24: 14 WIB | editor : Perdana

Ramai-ramai Gadikan SK Demi Menutup Utang Biaya Kampanye Pemilu

SUKOHARJO – Lolos menjadi wakil rakyat satu sisi tentu menjadi sebuah kebanggaan. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menanggung utang untuk biaya kampanye pemilu lalu. Demi menutup utang itu, mereka terpaksa harus menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota dewan ke bank. Fenomena ini terjadi di beberapa daerah. Bahkan nilai mulai dari ratusan juta hingga miliaran.

Anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024, Jaka Wuryanto membenarkan rumor tersebut. Kendati SK anggota dewan belum keluar, namun mereka bisa menggadaikan dengan digantikan surat keputusan anggota dewan terpilih dari komisi pemilihan umum (KPU). “Baru nanti SK disusulkan ketika sudah keluar,” ujar politikus senior Partai Golkar ini.

Selain dia, Jaka menyebut sudah ada 20-an rekannya di legislatif “menyekolahkan” SK mereka ke salah satu bank milik Provinsi Jawa Tengah. Jumlah pinjaman hingga Rp 1 miliar. “Dana saya alokasikan untuk membayar utang. Pileg kemarin kan dana yang keluar juga besar,” terangnya, Senin lalu (16/9). 

Hal senada diungkapkan rekan Jaka, Agus Sumantri. Politikus kawakan ini mengaku sudah banyak bank yang menawarkan pengajuan pinjaman ke anggota dewan terpilih. “Hal ini wajar karena pelaksanaan maju pileg kemarin butuh dana besar. Saat ini juga butuh dana membantu meringankan dana yang dikeluarkan oleh caleg yang tidak jadi,” ungkap Agus.

Agus mengaku meski ada niatan menggadaikan SK anggota dewan, namun dia masih mempertimbangkan dan memilih bank yang tepat. “Apalagi ada aturan di partai saya. Caleg jadi harus membantu meringankan caleg yang tidak terpilih. Jika satu suara pemilih caleg gagal dihargai Rp 25 ribu, maka berapa banyak yang harus saya keluarkan,” terangnya.

Fenomena sama juga terjadi di DPRD Wonogiri. Hal ini diakui anggota DPRD terpilih Sugeng Ahmady.  “Iya, fenomena itu ada. SK saya juga saya gadaikan,” kata wakil ketua sementara DPRD Wonogiri ini. 

Menurut Sugeng, anggota legislatif merupakan manusia biasa, layaknya warga masyarakat umum. Sugeng memperkirakan sebagian anggota legislatif melakukan hal itu. “Ya, lumrah saja. Wong ya kita juga manusia biasa,” katanya. 

Namun, siapa saja anggota legislatif yang menggadaikan SK-nya merupakan privasi masing-masing. “Kalau itu kan privasi masing-masing. Kalau saya ya saya akui saya gadaikan, tapi tidak banyak,” kata Sugeng yang enggan menyebut nominal dan digunakan untuk keperluan apa uang hasil gadai tersebut. 

Hal senada juga disampaikan oleh politikus senior Setyo Sukarno. “Ya banyak mas. Fenomena itu ada. Kalau penggunaannya kita tidak tanya lah,” kata Setyo Sukarno. 

Menurut Setyo, ada prosedur berbeda dari masing-masing bank. Salah satu yang diminta oleh bank yakni harus ada keterangan dari ketua dan sekretaris partai bahwa tidak akan di PAW (pengganti antar waktu). 

Sementara itu wakil ketua DPRD sementara Karanganyar Anung Marwoko mengaku, proses menggadaikan SK anggota DPRD merupakan urusan pribadi masing-masing. Tidak ada kaitannya dengan regulasi di DPRD Karanganyar.

“Proses untuk pengajuan pinjaman itu tidak melalui pemberitahuan ke pimpinan. Sebab, itu sudah merupakan urusan pribadi, kita juga tidak melarang,” ujar Anung. (rgl/kwl/rud/bun)

(rs/rgl/kwl/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia