Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

PDIP Wonogiri Jaring Paslon secara Terbuka, Biar Lebih Elegan

20 September 2019, 12: 45: 59 WIB | editor : Perdana

ilustrasi

ilustrasi

Share this      

WONOGIRI – DPP PDIP mengizinkan daerah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah secara tertutup. Namun, di Wonogiri, pengurus DPC memilih melakukannya secara terbuka.

Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Wonogiri lewat perahu PDIP sudah dibuka mulai Rabu (18/9). Kader partai maupun pihak eksternal dipersilakan mendaftar. “Ada tahap pengambilan, pengembalian, dan verifikasi berkas," terang Sekretaris DPC PDIP Wonogiri Setyo Sukarno, Rabu (18/9).

Pengambilan berkas pendaftaran dapat dilakukan pada 18 September-17 Oktober 2019. Dilanjutkan pengembalian berkas mulai 18 September-25 Oktober 2019, sedangkan verifikasi berkas mulai 26-31 Oktober 2019. 

“Ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin mengabdi di Wonogiri. Penyaringannya hanya dilakukan secara administrasi. Nama di ijazah sama tidak dengan yang di akta,” ungkapnya. 

Menurut Setyo, regulasi dari DPP PDIP, pendaftaran bakal paslon kepala daerah bisa dilakukan secara tertutup. Tapi, DPC PDIP Wonogiri memilih melakukan secara terbuka. 

"Yang perolehan kursinya 25 persen lebih, pendaftaran bisa dilakukan secara tertutup. Namun, kemarin kita sudah rapat, pendaftaran dilakukan secara terbuka supaya lebih elegan," urai dia. 

“Kita buka seluas-luasnya. Partai tidak bisa melarang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Wonogiri,” imbuh Setyo. 

Tapi, mekanisme partai tetap berlaku, yakni melalui rekomendasi DPP. Berapa pun jumlah pendaftar, rekomendasi tetap ditentukan DPP. Sementara itu, pada dua hari pendaftaran, belum ada pihak yang mengambil berkas.

 Di lain sisi, kepala daerah hasil pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Itu diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Di dalam UU itu diatur tentang Pilkada Serentak 2024. Sebenarnya, selain 2020, ada Pilkada Serentak 2022. Tapi, Pilkada Serentak 2022 diundur dua tahun menjadi 2024. Sehingga masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya empat tahun, mulai 2020 hingga 2024," papar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Nuril Huda. 

Meski masa jabatan kepala daerah hanya empat tahun, namun pemerintah akan memberikan kompensasi masa jabatan yang dipotong. Yakni berupa gaji pokok yang dikalikan sisa bulan masa jabatan. (kwl/rgl/wa) 

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia