Rabu, 16 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Jekek Tak Berambisi Nyalon Bupati Lagi, Politik Tak Seindah Bayangan

21 September 2019, 12: 45: 59 WIB | editor : Perdana

Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Wonogiri Joko Sutopo (kiri) didampingi Sekretaris DPC Setyo Sukarno

Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Wonogiri Joko Sutopo (kiri) didampingi Sekretaris DPC Setyo Sukarno (Iwan Kawul)

Share this      

WONOGIRI – Bupati Joko Sutopo disebut-sebut sebagai jago tunggal DPC PDIP Wonogiri pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Namun, dia mengaku masih pikir-pikir untuk kembali nyalon. Salah satu pertimbangannya, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi. 

"Prinsipnya, beliau (Joko Sutopo) belum tentu mencalonkan. Karena memang kita harapkan ada kesamaan mindset, ritme di internal PDI Perjuangan. Kita samakan persepsi mendorong Mas Jekek (sapaan akrab Joko Sutopo) kembali maju sebagai calon bupati," urai Sekretaris DPC PDIP Wonogiri Setyo Sukarno di kantor DPRD setempat, kemarin (20/9). 

Setyo Sukarno mengamini hingga saat ini tidak ada calon alternatif dari internal partai yang layak dijagokan pada Pilkada 2020 selain Joko Sutopo. 

Di tempat yang sama, Joko Sutopo mengatakan, pihaknya memberi ruang edukasi kepada masyarakat sekaligus evaluasi internal partainya bahwa berpolitik itu harus ada target. 

“Saya kurang sepakat dengan proses politik dengan biaya tinggi. Sejujurnya saya tidak sepakat. Maka saat masyarakat tidak teredukasi dengan baik akan memberatkan semua pihak," jelas dia. 

Perolehan PDIP sebanyak 28 kursi di DPRD Wonogiri, lanjut Joko Sutopo, tidak seharusnya membuat jemawa. “Itu bagian dari satu kondisi yang harus kita pertahankan dan dijawab dengan kinerja. Saya kembalikan kepada teman-teman (internal partai). Saat teman-teman tidak mempunyai satu semangat yang sama, saat teman teman masih berada pada pola pikir lama, mohon maaf saya tidak bersedia dicalonkan,” tuturnya.

“Tetapi kalau teman-teman punya satu komitmen yang sama, ayo kita turun mengedukasi masyarakat, fungsi berpolitik itu apa? Tugas dan kewajiban kita sebagai pejabat politik itu apa? Itu modal mengakselerasi antara kewenangan dan harapan masyarakat. Itu yang terpenting," tegas dia. 

Lebih lanjut diterangkan Joko Sutopo, ketika mencalonkan kepala daerah harus dihadang dengan biaya tinggi, siapa yang mampu? “Maka saya sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat, ini bukan gimmick, tetapi satu harapan dari seorang Jekek untuk membangun kesadaran politik di Kabupaten Wonogiri," katanya. 

Masyarakat juga harus paham menjadi bupati maupun anggota dewan tak seindah yang dibayangkan. Joko Sutopo mencontohkan dari 28 anggota DPRD Wonogiri dari PDIP, hanya satu yang surat keputusan (SK) pelantikannya belum dijaminkan ke bank. 

“Dibutuhkan energi luar biasa, butuh anggaran luar biasa. Kondisi semacam ini yang saya tidak sepakat. Saya sebagai pribadi tidak mampu. Kalau ingin sih ingin (kembali jadi bupati), tapi tidak mau. Berkaca dari Pilkada 2015, Rp 20 miliar habis. Itu yang bikin pusing. Artinya apa? Menjadi pejabat politik itu berdarah-darah, tidak seindah yang dibayangkan. Waktunya over, biayanya over, risikonya over. Di mana-mana dipaido uwong,” paparnya. 

Sebab itu, Joko Sutopo meminta kader-kader PDIP bersilaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat di 25 Kecamatan. Sekaligus melakukan survei kehendak masyarakat. 

“Sampaikan kepada para tokoh masyarakat bahwa PDI Perjuangan ada calon, tapi tidak punya uang, tidak bisa memberi uang saku, paling hanya sarasehan, bagaimana?," pungkas Joko Sutopo. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia