Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Jadi Tersangka Kasus Pungli, Eks Kepala DPU Resmi Ditahan

27 September 2019, 14: 13: 52 WIB | editor : Perdana

DIJEMPUT: Petugas Kejari Klaten menahan Abdul Mursyid (tengah).

DIJEMPUT: Petugas Kejari Klaten menahan Abdul Mursyid (tengah).

Share this      

KLATEN – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan ESDM Klaten Abdul Mursyid resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten. Penahanan dilakukan kemarin siang (26/9) sekitar pukul 13.00. Tersangka kasus pungutan liar (pungli) itu ditahan jaksa penyidik Kejari Klaten di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Klaten.

Sebagai catatan, penetapan Abdul Mursyid sebagai tersangka dilakukan Kejari Klaten pada 21 Mei 2019. Tetapi saat itu tidak dilakukan penahanan dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya resmi ditahan, kemarin.

Sebelum ditahan, tersangka didampingi penasihat hukumnya diperiksa jaksa penyidik. Ada sejumlah alasan Abdul Mursyid yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Klaten ini ditahan. Salah satunya karena tersangka diancam pidana lebih dari lima tahun penjara.

“Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan perbuatan tersangka atas unsur pasal yang disangkakan. Penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti,” jelas Kepala Kejari Klaten Feri Mupahir melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ginanjar Damar Pamenang.

Setelah tersangka ditahan, jaksa penyidik segera menyelesaikan berkas perkara. Nantinya berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Sebelumnya, juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Total ada 60 orang. Mereka berasal dari pihak penyedia jasa, DPU, ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, dan pihak terkait lainnya.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka, meminta atau memungut sejumlah uang dari penyedia jasa. Yakini mereka yang mendapatkan pekerjaan pengadaan langsung (paket PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Klaten tahun 2015,” jelas Ginanjar.

Jumlah yang diminta atau yang diterima bervariasi. Antara 5-15 persen dari nilai kontrak. Dari penghitungan sementara kejari, uang yang diterima tersangka sekitar Rp 1,1 miliar. Atas perbuatannya, Abdul Mursyid disangkakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. Ancamannya penjara lebih dari lima tahun. (ren)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia