Jumat, 06 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Nyalon Wali Kota Butuh Rp 30 M

Balik Modal Kampanye, Rawan Jual Beli Jabatan

28 September 2019, 17: 36: 01 WIB | editor : Perdana

Nyalon Wali Kota Butuh Rp 30 M

SOLO - Seorang calon kepala daerah harus merogoh kocek Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar demi meraih kursi eksekutif. Sementara gaji yang diterima tak cukup untuk mengembalikan modal tersebut. Kondisi ini salah satunya yang memicu korupsi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan kajian terkait pembiayaan partai politik. Termasuk bagaimana bisa memilih kepala daerah secara lebih efektif. Sebab, selama ini agenda politik sangat mahal. Berdasarkan survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), rata-rata calon kepala daerah mengeluarkan dana Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar agar terpilih.

“Ya, 80 persen rata-rata seperti itu. Bahkan ada satu provinsi, calon gubernur diperkirakan tidak menggunakan uang sendiri, namun ada pihak sponsor biayai sampai Rp 1 triliun lebih.  Makanya sebelum kontes pilkada, mereka (calon kepala daerah) kami minta melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Sebagian besar di dalam laporan itu rata-rata kekayaan tidak lebih dari Rp 1 miliar,” terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat di Balai Kota Surakarta, Jumat (27/9).

Akar permasalahan korupsi, lanjutnya, adalah aksi suap. Jamaknya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, pengurusan perizinan dan jual beli jabatan. Dilihat dari pelakunya, anggota DPRD dan DPR RI tercatat paling banyak.

“Paling tinggi DPRD dan DPR RI, selebihnya pengusaha. Kolaborasi antara pengusaha dan penguasa dalam wujud pemberi dan penerima suap adalah terjadi sejak KPK berdiri,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pengentasan korupsi  akan mati apabila hanya dilakukan sendiri oleh KPK. Oleh sebab itu perlu banyak lembaga yang membantu KPK untuk mengurangi angka korupsi. Perlu agen-agen antikorupsi di tingkat provinsi, kabupaten hingga struktur terbawah pemerintahan.

“Pencegahan korupsi itu tidak dapat dilakukan seperti di kelas, hanya mendengarkan paparan KPK. Kita khawatir nanti ngantuk dan tidak enak. Di Jawa Tengah kami buat forum komunikasi antikorupsi,” terangnya.

Forum tersebut, kata Ganjar, berisi masyarakat dari berbagai latar belakang. Di antaranya guru, dosen, mahasiswa dan siapa saja yang mau agar mereka bisa masuk. Ganjar juga ingin nilai-nilai anti korupsi ditanamkan pada generasi muda di Indonesia. Dia mencontohkan sebuah kurikulum anti korupsi untuk siswa sekolah dasar (SD) dengan berbuat disiplin, datang tepat waktu, serta contoh lainnya. “Termasuk jika ada ujian mereka tidak mencontek,” katanya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia