Kamis, 20 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Sragen

Kalah Dua Suara, Cakades Brangkal Mengaku ke Dewan

01 Oktober 2019, 13: 32: 55 WIB | editor : Perdana

Kalah Dua Suara, Cakades Brangkal Mengaku ke Dewan

SRAGEN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sragen masih menyisakan kekecewaan sejumlah pihak. Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Brangkal, Kecamatan Gemolong mengadu ke DPRD, kemarin (30/9) karena merasa dicurangi. 

Cakades tersebut adalah Joko Suramto. Dia menuding panitia pilkades tidak becus sehingga menyebabkan perhitungan suara tidak tepat. Dalam pilkades Brangkal, petahana Suratmin memperoleh 835 suara, sedangkan Joko Suramto memperoleh 833 suara. Selisih suara hanya dua.

Ketua tim sukses Joko Suramto, Jumadi menyampaikan ada keluhan soal dugaan warga KTP ganda yang bisa memilih. Dia mendapat kabar selain di Desa Brangkal, nama orang yang memiliki KTP ganda ini juga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe. Ada pula indikasi warga pemegang KTP Jakarta yang bisa memilih. Selain itu ada 14 orang warga yang tidak memiliki undangan sehingga tidak menggunakan hak pilih.

”Tuntutan kami cuma 14 orang yang punya hak itu bisa mencoblos. DPT dan DPS kami dari tim sebelumnya tidak pernah diberi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Sragen Inggus Subaryoto meminta agar panitia dihadirkan pada audiensi berikutnya Senin mendatang, (7/10). ”Kami minta keterangan ke panitia. Sementara kita break dulu, akan ada sesi selanjutnya,” terang Inggus.

Dia menyampaikan sesuai ketentuan peraturan bahwa panitia dibentuk BPD, bukan dibentuk kepala desa yang lama. Selain itu jika ada warga Jakarta punya hak pilih di Desa Brangkal, dan tudingan warga memiliki kependudukan ganda akan ditelusuri pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil).

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Hiladawati Aziroh menjelaskan belum ada laporan yang masuk soal aduan penyelenggaraan pilkades. Dia menyampaikan aduan keberatan diberi waktu tiga hari setelah penetapan atau Selasa (1/10) ini.

”Laporan aduan tiga hari aktif setelah penetapan, atau 1 Oktober, sedangkan penyelesaian 30 hari. Pelantikan rencana digelar 27 Desember,” ujarnya. (din/adi

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia