Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pemekaran Provinsi Solo Raya, Pengamat: DIS Lebih Punya Akar Sejarah

09 Oktober 2019, 08: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Agus Riwanto

Agus Riwanto

Share this      

SOAL wacana pembentukan Provinsi Solo Raya tidak memiliki nilai historis. Lebih tepat justru Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pendapat ini dilontarkan pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto. 

“Apakah daerah yang dijadikan Provinsi Solo Raya ada akarnya dengan DIS yang dulu pernah disuarakan oleh Keraton Surakarta? Kalau ada kaitannya, kenapa tidak bersama-sama saja. Kan lebih kuat. Keraton sudah punya konsep daerah istimewa, sementara unsur pemerintah dan politik milik Provinsi Solo Raya dijadikan satu. Dicari titik temunya agar lebih kuat posisi arahnya,” bebernya, kemarin. 

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menyidangkan uji materi terhadap DIS. Namun ditolak lantaran legal standing-nya tidak tepat. Sebab, pihak yang menjukan bukan pihak keraton langsung. Hal ini dinilai tidak memenuhi syarat. Namun, Agus mengatakan sebenarnya materinya belum pernah diuji.

“Kalau saya merasa lebih tepat DIS daripada Provinsi Solo Raya. Sebab, istimewa itu sesuatu yang spesifik. Punya akar sejarah. Umumnya, beberapa daerah yang menjadi satu itu punya ikatan sejarah. Bisa kerajaan, etnis, atau agama yang sama. Sehingga karakternya lebih kuat. Contohnya, Maluku dan Maluku Utara. Kalau Solo Raya menjadi provinsi itu apa ada kesamaannya? Apa yang spesifik?” jelasnya.

Agus tidak mengelak bahwa daerah-daerah berpotensi untuk menjadi Provinsi Solo Raya. Namun dia merasa lebih tepat menjadi DIS. Jikalau tidak tepat, maka dia mengimbau untuk bekerjasama dengan pihak Keraton Kasunanan untuk mencari kesamaannya.

“Dulu keraton pernah bekerjsa keras memperjuangkan DIS. Saya kira lebih punya legitimasi sosial lebih kuat. Karena ada akar sejarah,” sambungnya.

Dari aspek ketatanegaraan, sebenarnya sah-sah saja daerah ingin bergabung atau memisahkan diri menjadi satu kesatuan. Hanya memang harus dipenuhi beberapa syarat politis dan teknis. Agus menyebut syarat politis menyangkut kesediaan kabupaten tertentu untuk bergabung. Ditandai dengan adanya surat resmi dari DPRD atau bupati setempat.

“Menurut saya, kalau dari aspek politik, tidak jadi soal. Tapi dari aspek teknis, ini mesti diperhatikan secara serius. Sebab, sejak 2015, sudah ada 154 kabupaten kota ingin membentuk provinsi. Sampai sekarang Kemendagri melakukan proses ini dengan sangat ketat,” ungkapnya.

Pernah ada moratorium terkait hal tersebut. Namun, dari 154 kabupaten kota itu, belum satu pun direalisasikan sampai hari ini. Dia mempertanyakan, apakah pengajuan Provinsi Solo Raya itu sudah masuk dalam daftar tersebut?

“Apa ada jalur lain? Mengingat Solo Raya kan dekat dengan presiden. Seandainya nanti disetujui, harus ada masa transisi selama tiga tahun dulu. Kalau lancar, akan diberi kesempatan. Sebab, berdasarkan evaluasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), daerah-daerah otonom baru tidak mengalami kemajuan. Tidak lebih baik dari induknya, itu masalahnya,” tandasnya. (aya/bun)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia