Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Mahfud M.D: Silakan Mengkritik, Stop Menghina

09 Oktober 2019, 14: 18: 19 WIB | editor : Perdana

Mahfud M.D: Silakan Mengkritik, Stop Menghina

SUKOHARJO – Kritik boleh ditujukan kepada siapa saja, termasuk presiden. Namun, harus sesuai koridor dan tanpa mengandung ujaran kebencian.

Demikian diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D pada seminar nasional bertema Konstitusionalitas Pengenaan Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (8/10).

Kegiatan tersebut diikuti belasan universitas, antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Lampung (Unlam), Universitas Sumatera Utara (USU), UMS, IAIN Surakarta, UIN Sunan Kalijaga, IAIN Walisongo, Universitas Diponegoro, UNES, UMM, Universitas Mulawarman dan Unsoed. 

Adapun pembicara yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, mantan Ketua MK Mahfud M.D, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, serta tokoh lainnya.

"Ujaran kebencian itu merupakan tindakan hinaan yang mengandung provokasi, bahkan bisa berimbas pada konflik sosial. Ada jutaan kasus ujaran kebencian dan dalam instrumen hukum sudah ada alat untuk mendeteksi hoax," jelas Mahfud.

Menurut dia, beberapa lembaga pemerintah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki alat tersebut. Namun, tidak semua pelaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian ditindak. Sebab jumlahnya mencapai jutaan orang.

Meski terdapat alat pendeteksi hoax dan ujaran kebencian, Mahfud mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut mengkritik pemerintah asalkan sesuai koridor.

"Tidak perlu takut mengkritik, bahkan mengkritik presiden sekalipun. Tapi jangan menghina. Sebab regulasinya presiden bisa mengadukan jika merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya," katanya.

Ketua MK Anwar Usman menuturkan, kasus ujaran kebencian sudah santer sejak prakampanye hingga pasca-pemilu 2019. “Hampir setiap hari ujaran kebencian menghiasi media. Padahal itu memiliki konsekuensi pidana. Seperti tahun depan ada 270 pilkada di seluruh Indonesia. Karenanya penting untuk mengetahui batasan tersebut," papar dia.

Ditambahkannya, sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian kerap dibenturkan dengan hak kebebasan berekspresi. Padahal keberadaan hak selalu melekat dengan kewajiban.

"Kami selalu menekankan bahwa melakukan ujaran kebencian itu ada konsekuensi yang harus diterima. Silakan berpendapat, namun jangan sampai mengeluarkan ujaran kebencian," tegasnya.

Selain mengadakan seminar nasional, Rabu (8/10), UMS menjadi tuan rumah ajang Mood Court atau kompetisi peradilan semu yang digelar MK. Ajang bergengsi tingkat nasional tersebut merupakan putaran region tengah yang diikuti 12 universitas terpilih. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia