Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Ganjar dan Rudy Kompak Tolak Pemekaran Solo Raya Jadi Provinsi

09 Oktober 2019, 14: 41: 20 WIB | editor : Perdana

Ganjar dan Rudy Kompak Tolak Pemekaran Solo Raya Jadi Provinsi

SEMARANG - Menanggapi wacama pemekaran yang dilontarkan Bupati Karanganyar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak ada urgensinya sama sekali untuk melahirkan provinsi baru. Bahkan jika menilik Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), isu pemekaran Solo Raya tidak memenuhi syarat. 

Ganjar menilai alasan Bupati Karanganyar itu sangat tidak relevan. Jika yang dipersoalkan adalah perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Solo Raya, bukan ide pemekaran yang digulirkan namun peningkatan kinerja pemimpin daerah, terlebih bupati. Ganjar pun meminta pemerintah daerah di Solo Raya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait kinerjanya selama ini. Jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah.

“Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong. ‘Jangan-jangan saya yang keliru? Jangan-jangan pemerintah yang keliru?' Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor tapi problemnya masih sama,” kata Ganjar saat berkunjung di Surakarta, Rabu (9/10).

Solo Raya itu menurut Ganjar sudah luar biasa. Makanya dia mengatakan mesti hati-hati menggulirkan isu. Jangan sampai ada orang yang punya interest pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur di provinsi baru itu atau ingin berkuasa. Karena berdasarkan pengalamannya semasa jadi anggota DPR RI, ada bupati yang menghendaki pemekaran provinsi lantas mengajukan diri sebagai gubernur. Meskipun ketika awal pengusulan bersumpah tidak ada tendensi pribadi. Ganjar juga mengisahkan saat Brebes Selatan ingin mekar jadi kabupaten sendiri. 

“Saya tanya ke mereka, ‘Sebutkan 3 alasan kenapa harus ada pemekaran? Mereka jawabannya pelayanan kurang, sekolah yang enggak ada dan lain-lain. Maka itu semua langsung kita dekatkan. Yang butuh pelayanan cepat bisa pakai online, kantor pelayanan kita dekatkan, dan infrastruktur pendidikan juga kita sediakan,” ujarnya.

Ganjar Pranowo menilai wacana Solo Raya menjadi provinsi butuh penelitian dan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para pakar. Apalagi untuk pemekaran suatu wilayah ada landasan-landasan aturannya, yakni Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

"Harus ada kajiannya. Persoalan urgen yang mendasari. Kalau perekonomian, luasan daerah itu kurang logis. Kita di Jawa ini luas wilayahnya tidak seberapa jika dibanding Kalimantan, Papua maupun Sumatera," katanya. 

Desartada merupakan kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Pemekaran daerah dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial-ekonomi. Daerah yang akan dimekarkan juga harus mempunyai rencana dan pengelolaan sumber daya yang baik agar nantinya tidak menjadi beban keuangan Negara, mempunyai potensi ekonomi dan bisa diprediksi potensi pendapatan asli daerahnya (PAD). Soal pemekaran, peneliti dari LIPI Siti Zuhro juga pernah menyampaikan mesti masuk dalam amanat reformasi, pemekaran tidak serta merta digulirkan oleh elit birokrasi. Dia menekankan perlunya birokrat yang beradab.

"Inilah proses learning by doing yang tidak mudah, karena pemekaran yang katanya mudah menurut teori-teori itu dan sangat bagus diaplikasikan di Indonesia, ternyata menciptakan nafsu-nafsu dan perda bermasalah yang menimbulkan perselingkuhan keuangan hingga negara bangkrut, kualitas pelayanan pas-pasan dan daya saing lokal serta tata pemerintahan yang tidak bagus," katanya. 

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo tidak sepakat dengan ide pemekaran Solo Raya menjadi provinsi. Karena ada hal yang lebih urgent dibandingkan wacana tersebut, yakni kerja mensejahterakan masyarakat. 

"Uwis, ora usah mikir provinsi. Saiki mikiro menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Wes kuwi. Ora usah mikir nggawe provinsi (Sudah jangan mikir (memekarkan) provinsi. Sekarang berpikirlah menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Sudah itu saja. Jangan mikir membuat provinsi)," katanya. 

Wacana pemekaran wilayah Solo Raya menjadi provinsi semula digulirkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah di Solo Raya, yakni Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Ngawi, dan Madiun, perlu membentuk provinsi baru. (bay)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia