Minggu, 20 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Solo

8 Ribu KIS Dinonaktifkan

10 Oktober 2019, 12: 10: 59 WIB | editor : Perdana

SOLUSI: Distribusi KIS bagi warga kurang mampu di Kota Solo.

SOLUSI: Distribusi KIS bagi warga kurang mampu di Kota Solo. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Ribuan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kota Solo berstatus non aktif sejak 1 Oktober. Kementerian Sosial (Kemensos) menganggap mereka belum memiliki surat keputusan (SK) menteri sosial (mensos) yang diperbarui. Penghapusan status tersebut juga dilakukan pada 1 Agustus lalu. Kemensos telah menghapus kepesertaan 4.879 jiwa. 

Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta Dian Renata mengaku belum mendapatkan angka pasti jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan. Hal itu dikarenakan pihaknya belum menerima SK mensos terbaru.

“SK-nya belum keluar. Tapi saya dengar ada penonaktifan JKN KIS PBI APBN sekitar 8 ribuan peserta. Nah, apakah jumlah itu adalah seluruhnya penonaktifan baru per 1 Oktober atau 4.879 peserta yang dinonaktifkan 1 Agustus ditambah penonaktifan baru. Infonya belum saya dapatkan, masih menunggu,” katanya, Rabu (9/10).

Salah satu alasan penonaktifan, lanjut Dian, adalah peserta PBI yang bersangkutan tidak terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) kesejahteraan sosial (kesos). Alasan lain, bisa jadi lantaran peserta tersebut sudah terdaftar sebagai pekerja penerima upah atau peserta JKN-KIS perusahaan. Sehingga, iuran bulanannya sudah ditanggung oleh pemberi kerja.

“Kalau 8 ribuan peserta itu adalah tambahan penuh atau bukan akumulasi. Artinya penonaktifan JKN KIS PBI APBN di Kota Solo mencapai 12 ribu  peserta,” ucap Dian.

Melihat hal itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo telah menandatangani usulan data pengganti. Pemkot meminta Kemensos memberi bantuan iuran kepada warga yang sudah terdaftar pada BDT Kesos namun warga itu belum menjadi peserta PBI APBN.

“Jadi kami ada warga yang terdaftar pada BDT kesos, tapi iuran JKN KIS ditanggung oleh APBD. Padahal, mereka berhak menjadi PBI APBN. Usulan data pengganti ini memasukkan mereka yang berhak itu untuk menerima bantuan dari APBN. Nah, yang dinonaktifkan karena tidak terdaftar di BDT kesos dan terbukti layak dibantu, gantian kami usulkan untuk menjadi PBI APBD,” terangnya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia