Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Pemprov Bentuk Tim Khusus Antikorupsi, Gandeng Polda dan Kejati Jateng

10 Oktober 2019, 19: 59: 22 WIB | editor : Perdana

SINERGI: Gubernur Ganjar Pranowo bersama Kapolda dan Aspidsus mewakili Kajati Jateng teken kerja sama, Kamis (10/10)

SINERGI: Gubernur Ganjar Pranowo bersama Kapolda dan Aspidsus mewakili Kajati Jateng teken kerja sama, Kamis (10/10) (BAYU WICAKSONO/RADAR SOLO)

Share this      

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Polda dan Kejati Jateng membentuk tim khusus antikorupsi. Tim tersebut bertugas menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui website khusus.

Kanal aduan yang diluncurkan untuk menunjang kerja sama itu bernama laporkorupsijateng.id. Website tersebut diluncurkan atas kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidsus Kejati Jateng dan Inspektorat Jateng. Dengan tagline Berantas Korupsi Sambil Ngopi, kanal aduan itu menjadi alat terbaru Ganjar mewujudkan integritas dalam pemerintahan. Peluncuran kanal aduan itu dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks perkantoran Provinsi Jateng, Kamis (10/10). 

Selain Ganjar, hadir pula dalam kegiatan itu sejumlah pejabat penting, di antaranya kapolda Jateng, kajati Jateng diwakili aspidsus, pangdam IV Diponegoro diwakili staf ahli bidang hukum, kepala BPK Perwakilan Jateng, kepala BPKP dan sejumlah tamu penting lainnya.

“Ini adalah upaya kami bersama Forkompimda Jateng melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik ini, semua proses pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan,” kata dia.

Nantinya lanjut Ganjar, masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil laporan itu akan dikaji secara bersama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Jadi tagline Berantas Korupsi Sambil Ngopi ini tujuannya agar penyelesaian semua laporan terkait korupsi dapat dilakukan dengan baik. Kalau ada laporan tentang korupsi, akan dikaji bersama, benar apa tidak, datanya ada tidak, buktinya apa. Maka semua itu bisa didiskusikan sambil ngopi, agar tidak tegang,” ucapnya.

Selama ini lanjutnya, proses pencegahan dan pemberantasan korupsi masih berjalan sendiri-secara parsial. Jika ada orang dilaporkan, yang diperiksa tidak terima dan marah. Kondisi ini seringkali menimbulkan kegegeran.

“Ini kan tidak baik, dilihat masyarakat kurang etis. Dengan kerja sama ini, maka semua dapat berjalan sesuai aturan, saling memberikan catatan dan solusi atas setiap masalah. Kalau sambil ngopi, kan tidak tegang,” terangnya.

Meski menyambut baik, namun Ganjar mewanti-wanti agar dibukanya kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani tindaklanjut pengaduan ini. “Karena ini kanal aduan terbuka, maka harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Kalau ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi area fitnah terbuka,” terangnya.

Ke depan, lanjut Ganjar, tidak hanya tentang pemberantasan korupsi saja, pada aspek pelayanan masyarakat juga akan dilakukan hal serupa. Semua lembaga dan instansi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, dapat membuat aduan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengapresiasi dibentuknya forum kerja sama antara APH dengan Pemprov Jateng ini. Menurutnya, kerja sama ini merupakan wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.

“Ini bukti bahwa Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerja sama dan dibukanya kanal aduan ini, maka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi terkait kerjasama ini,” kata dia.

Hal senada disampaikan Aspidsus Kejati Jateng Ketut Sumedana. Menurut Ketut, forum ini menjadi jembatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah. “Ini jadi jembatan koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Saya harap, ke depan hal ini juga diakomodasi sampai ke daerah lain di Indonesia,” ucapnya. (lhr/bun)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia