Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pendapatan Feeder Minim, Tanpa Subsidi Bisa Sekarat

18 Oktober 2019, 08: 15: 59 WIB | editor : Perdana

Feeder warna khas biru mencari penumpang di depan Pasar Klewer

Feeder warna khas biru mencari penumpang di depan Pasar Klewer (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Angkutan kota atau feeder terancam bangkrut bila tidak menerima subsidi dari pemerintah sebagaimana rencana diberikan kepada Batik Solo Trans (BST). Sebab, fakta di lapangan, dalam sehari rata-rata pendapatan feeder masih di bawah biaya operasional yang harus dikeluarkan. Kondisi ini jelas tidak sehat.

Ketua Koperasi Trans Roda Sejati (TRS) Triyono Ahmad mengatakan, dalam sehari rata-rata pendapatan para sopir feeder yang dikelola koperasinya berkisaran Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Padahal, biaya operasional bisa sampai Rp 100 ribu. “Kami terpaksa putar otak untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Bahkan, sering tombok,” ujarnya, Kamis (17/10).

Triyono merinci, biaya Rp 100 ribu per hari itu digunakan untuk biaya BBM Rp 80 ribu, sementara sisanya untuk dua kali makan kru feeder. “Padahal uang pendapatan setiap hari Rp 70 ribu sampai Rp 75 ribu. Kami jadi rugi. Kami mohon pemkot memberikan bantuan subsidi kepada pelaku angkutan. Besaran nominalnya berapa silakan saja,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut Triyono, pihaknya belum pernah mendapat subsidi guna membantu biaya operasional. Lalu dari bagaimana cara menutupi uang operasional? Triyono mengatakan, diambil dari uang charteran. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo sempat mengeluarkan kebijakan per hari 10 dari 101 feeder boleh disewakan oleh masyarakat.

“Jadi misal untuk disewakan layatan, jenguk orang sakit, jagong manten seperti itu. Jadi sistemnya masyarakat langsung menghampiri sopir, kemudian nanti sopir berkoordinasi dengan koperasi dan dishub. Kadang disewa tiga, enam, 12 atau kadang tidak sama sekali,” ungkapnya.

Berapa uang sewamya? Itu hasil kesepakatan antara sopir dan masyarakat. Biasanya para penyewa rata-rata memberikan Rp 200 ribu rute dalam kota. “Kalau sampai luar kota biasanya dikasih lebih dari penyewa,” tuturnya.

Kondisi rill di lapangan saat ini sangat berbeda ketika awal peluncuran feeder.  Di mana tujuan awal dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, dan meningkatkan kesejahteraan angkutan kota.

“Namun setelah perkembangan zaman, posisi feeder kalah. Awal 2000, angkutan sudah kalah dengan kendaraan pribadi yang makin menjamur. Kemudian dua tahun ini semakin kalah dengan taksi dan ojek online. Jadi sekarang penumpangnya yang tua-tua tidak punya HP,” paparnya.

Triyono mengaku sudah menyampaikan kondisi ini kepada pemkot. Namun, diakui komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini UPT Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta jarang mendapat respons. “Ketika kami ke kantor mau minta saran, selalu tidak ada pejabatnya. Kalau pun ada tidak bisa memberikan saran. Alasannya selalu menunggu pejabat di atasnya,” tuturnya. 

Bahkan, pihaknya pernah mengajak pemkot sepekan penuh ikut para sopir feeder ketika menarik penumpang. Hal itu untuk membuktikan keluhan soal minimnya pendapatan itu bukan sekadar ucapan belaka. “Sempat saya ajak, tapi sampai sekarang belum terlaksana,” katanya.

Haryoko, 50, seorang sopir feeder mengatakan, sejak masuknya transportasi online, penumpang semakin sepi. Ini berimbas omzet pendapatan terus turun. Penumpang juga didominasi oleh ibu-ibu.  Sementara pelajar sudah mulai jarang yang naik feeder.

“Sehari paling dapat Rp 50 ribu. Padahal saat peluncuran awal 2000, bisa sampai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Syukur-syukur kalau ada charteran hasilnya lumayan bisa menutup setoran,” ujarnya.

Untuk menyiasati, biasanya mereka mengurangi jam operasional. Berangkat pukul 09.00, dan pulang pukul 14.00. Ini agar biaya BBM tidak membengkak. 

Menanggapi keluhan ini, Kepala UPT Angkutan Dishub Surakarta Yulianto Nugroho membantah pihaknya sulit ditemui. Setiap ada keluhan pasti selalu didiskusikan dan dicari solusi penyelesaian secepatnya. “Selama ini kami selalu memberikan pembinaan. Selalu kami tekankan agar mereka berjalan sesuai SOP dan trayek yang ditentukan,” tuturnya

Pihaknya juga selalu menegur setiap keluhan yang masuk. Masalah utama masih seputar sopir merokok ketika membawa kendaraan, atau AC kendaraan tidak dihidupkan. “Padahal itu adalah fasilitas dari freeder,” katanya.

Soal subsidi, Yulianto menuturkan, pemkot saat ini tengah berupaya memperjuangkan hal tersebut. “Masih dalam tahapan pengajuan untuk APBN 2020. Ini masih terus kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya. (atn/mg7/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia