Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Geruduk DPRD, Forum Kades Ancam Tak Akan Gelar Perekrutan Perangkat

18 Oktober 2019, 09: 25: 59 WIB | editor : Perdana

Ratusan kepala desa mendatangi berdialog dengan pimpinan DPRD Karanganyar

Ratusan kepala desa mendatangi berdialog dengan pimpinan DPRD Karanganyar (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Ratusan kepala desa Karanganyar mendatangi kantor DPRD Karanganyar, kemarin (17/10). Mereka menuntut revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 77 Tahun 2019 tentang mekanisme seleksi calon perangkat desa. Alasannya, mereka merasa kewenangan dalam rekrutmen perangkat desa dipangkas.

Mereka tergabung dalam Forum Kepala Desa Maju Bersama. Koordinator Kepala Desa Tri Harjono menjelaskan, kewenangan para kepala desa dalam pengisian perangkat desa dipangkas. Dalam perbup tersebut rekrutmen perangkat desa dilakukan oleh pihak ketiga.

”Kalau di perbup lama kewenangan ada di desa. Kemudian setelah semua tahapan selesai, baru dimintakan rekomendasi dari bupati. Kalau sekarang diserahkan ke pihak ketiga. Terus wewennag kami sebagai kepala desa itu apa? Jelas ini meberatkan kami,” terang Tri di hadapan pimpinan DPRD Karanganyar di ruang sidang paripurna.

Kepala Desa Brujul, Jaten Hibnu menambahkan, setelah adanya perbup tersebut, kepala desa merasa terbebani jika akan melaksanakan perekrutan. Selain biaya untuk menggandeng pihak ketiga yang mahal, kepala desa juga harus bertanggung jawab jika terjadi masalah. Padahal semua pelaksanaan dilakukan oleh pihak ketiga.

”Kemarin biayanya itu tidak sedikit. Untuk proses seleksi, hampir Rp 20-an juta. Itu belum nanti kalau ada komplain atau peserta yang tidak terima. Bahkan bisa nanti ke ranah hukum, yang harus bertanggung jawab juga nanti kepala desa,” terang Hibnu.

Jika perbup tidak dikaji ulang, mereka mengancam tidak akan merekrut atau menambah perangkat desa. Meskipun beberapa desa kekurangan perangkat desa.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengaku perbup tersebut sudah disosialisasikan ke desa. Perbup itu merujuk pada peraturan dari kementerian, peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

”Pembentukan perbup itu menjadi wewenang dari bupati. Memang sejak dulu peraturan tentang perangkat desa itu banyak sekali direvisi. Mulai dari perpres, permen, dan perda, kalaupun mau diubah kembali, nanti kita akan lakukan kajian ulang dan kita koordinasikan dengan teman – teman eksekutif,” jelasnya.

Kepala bagian Pemerintahan Desa, Timotius Suryadi mengungkapkan, dari data yang dia peroleh ada sekitar 123 desa yang sampai saat ini masih kekurangan perangkat desa. Timotius mengharapkan, agar pemerintah desa di bulan Oktober ini bisa merampungkan mutasi perangkat desa. (rud/adi)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia