Jumat, 06 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Seleksi CPNS Solo, Coret Kuota PPPK, Ganti Pelamar Umum

18 Oktober 2019, 14: 37: 18 WIB | editor : Perdana

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memberikan pengarahan kepada CPNS beberapa waktu lalu

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memberikan pengarahan kepada CPNS beberapa waktu lalu (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Pemkot Surakarta mencoret pengajuan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Jatah PPPK akan diisi pelamar umum.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Rachmad Sutomo menjelaskan, pencoretan P3K merupakan instruksi pemerintah pusat. Rencananya tahun ini pemerintah hanya menggelar seleksi CPNS untuk pelamar umum.

“Karena Juni atau Juli 2020 akan ada lagi rekrutmen  untuk PPPK. Tahun ini secara nasional tidak ada (kuota PPPK),” katanya di balai kota, Kamis (17/10).

Awalnya, lanjut Rachmad, pemkot mengajukan 500 formasi yang terdiri dari 150 CPNS dan 350 PPPK. Dengan kebijakan baru tersebut, pemkot mengajukan 500 formasi seluruhnya untuk CPNS pelamar umum. “Harapannya 500 CPNS semua. Berapa kuota yang diberikan pemerintah pusat, hari ini baru akan diambil,” terang dia.

Rachmad menyebut kebutuhan pegawai di lingkungan pemkot masih cukup besar. Tambahan 500 CPNS belum mampu memenuhi kekurangan. Apalagi 500 formasi itu hanya diperuntukkan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kita juga mengajukan instansi lain seperti DPUPR (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang), dishub (dinas perhubungan), dan disperum KPP (dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan), tapi persentasinya terbatas,” tegasnya.

Sementara itu, anggaran rekrutmen CPNS dipatok senilai Rp 1,5 miliar dari APBD 2020. Anggaran digunakan untuk menyewa komputer, bandwith (koneksi internet), sewa kursi/meja, gedung, dan perangkat lainnya.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengaku tidak keberatan dengan penetapan anggaran tersebut. Namun, kebijakan itu dianggap tak adil, sebab proses seleksi dilakukan pemerintah pusat, tapi anggaran dibebankan ke pemkot. 

“Mau bagaimana lagi, pegawai kami semakin habis. Kelurahan itu bahkan sudah nggak punya staf. Ya, kami paksa agar anggaran masuk di APBD 2020. Nilai Rp 1,5 miliar itu besar, tapi, kalau kebutuhan memang harus dianggarkan,” ucap dia. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia