Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Dana BOS Dipangkas Rp 2 Miliar

19 Oktober 2019, 19: 26: 28 WIB | editor : Perdana

Dana BOS Dipangkas Rp 2 Miliar

WONOGIRI – Dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik BOS APBN reguler maupun afirmasi dipangkas. Namun, pemkab memastikan pemangkasan tidak mengganggu kegiatan yang telah direncanakan.

Sekretaris DPRD Wonogiri Gatot Siswoyo dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Jumat (18/10) menuturkan, badan anggaran (Banggar) telah membahas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/ 163/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2019. Hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2019 terdapat pengurangan dan penambahan anggaran.

Pendapatan yang masuk ke kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yakni bantuan keuangan dari Pemprov Jateng yang semula Rp 59,9 miliar ada tambahan senilai Rp 6 miliar menjadi Rp 65,9 miliar.

Kemudian, hibah BOS, baik BOS APBN reguler dan afirmasi ada pengurangan. Nominal BOS APBN reguler yang semula Rp 88,6 miliar berkurang Rp 2,2 miliar menjadi Rp 86,3 miliar, Sedangkan BOS afirmasi dari Rp 9 miliar berkurang Rp 630 juta menjadi Rp 8,4 miliar.

Ditambahkan Gatot, pendapatan dari bantuan Pemprov Jateng yang masuk ke dinas pekerjaan umum untuk pembangunan jalan dan jembatan yang semula Rp 41,5 miliar bertambah Rp 6 miliar menjadi Rp 47,5 miliar.

Menanggapi pengurangan dana BOS senilai Rp 2 miliar, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Dana BOS ini kan dari DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat. Terjadi apa di ruang fiskal pemerintah pusat, bukan kewenangan kami tentunya," ujarnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Wonogiri, kemarin.

Menurut Jekek, secara prinsip pemangkasan dana BOS tidak menjadi masalah. "Berapa pun alokasi anggaran yang diberikam, kewajiban kami menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami," pungkasnya. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia