Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Direktur Perusda SPBU Ketar-Ketir Target PAD Meleset

21 Oktober 2019, 14: 40: 20 WIB | editor : Perdana

LAYANI PEMBELI: Penjualan SPBU Nglangon milik Perusda Kabupaten Sragen lesu seiring perbaikan jalan ring road utara.

LAYANI PEMBELI: Penjualan SPBU Nglangon milik Perusda Kabupaten Sragen lesu seiring perbaikan jalan ring road utara. (AMHAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Perbaikan jalan ring road utara Sragen yang tak kunjung selesai dikhawatirkan berdampak pada perekonomian di kawasan setempat. Salah satu yang merasakan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusda SPBU dan Bengkel Terpadu. Mereka ketar-ketir tak bisa mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).

Direktur Perusda SPBU dan Bengkel Terpadu, Supriyadi menyampaikan, target yang dibebankan tahun ini sekitar Rp 1,1 miliar. Pencapaian hingga saat ini sudah 95 persen. Namun kondisi di lapangan ternyata di luar dugaan. Pemerintah pusat tengah memperbaiki jalan di ring road utara Sragen yang kebetulan merupakan jalur SPBU Nglangon milik perusda.

”Pelaku usaha sebelumnya sudah dikumpulkan untuk perbaikan jalan ini. Namun kita belum lihat DED seperti apa, apa nanti diperbaiki atau sekedar di aspal lagi. Namun kan juga berpengaruh, kendaraan yang mau masuk,” ujar Supriyadi.

Pihaknya memaksimalkan penjualan di SPBU Pilangsari dan SPBU Tangen yang juga dikelola perusda. ”Sejauh ini masih tetap untung, meski yang di Tangen, penyusutan cukup besar,” terang Supri.

Musim kemarau juga berdampak pada penjualan BBM. Jika musim hujan kadang tidak mencapai target bulanan, namun saat musim kemarau bisa melebihi target penjualan bulanan. Sehingga menutup kekurangan target pendapatan bulan sebelumnya.

Selain masalah tersebut muncul isu yang beredar bahwa akan ada surat edaran terkait pelarangan penjualan BBM jenis Pertalite di pengecer. Menanggapi hal tersebut, Supri mengaku belum menerima kepastian dari Pertamina.

Seperti di daerah Purwodadi, untuk warga pengecer wajib menggunakan Pertamax. Sedangkan untuk kebutuhan pertanian harus menunjukkan surat dari dinas. ”Itu masih isu, belum ada surat keluar. Kalau diterapkan tentu kaget, utamanya bagi pengecer dan pertanian. Kalau tiba-tiba seperti pengalihan premium ke pertalite lalu,” ujarnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia