Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Batasi Usia Nikah & Hamil, Kepadatan Penduduk Tak Juga Bisa Ditekan

22 Oktober 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Layanan pengurusan KTP dan KK di CFD Slamet Riyadi dipenuhi antrean warga

Layanan pengurusan KTP dan KK di CFD Slamet Riyadi dipenuhi antrean warga (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Pemkot Surakarta mendorong upaya pengendalian penduduk secara sistematis. Sebab, jumlah penduduk Kota Bengawan saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada.

Kepala Dinas Pengendalian P88enduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Purwanti mengatakan, laju pertumbuhan penduduk di Kota Solo saat ini sebesar 1,5 persen per tahun. Angka tersebut sangat jauh dari kata ideal, mengingat jumlah penduduk Solo saat ini sekitar 500 ribu jiwa di wilayah seluas 46 kilometer persegi.

“Idealnya laju pertumbuhan penduduk dalam satu tahun sekitar 0,7 persen. Dengan hitungan angka kelahiran sebanyak 10 ribu setiap tahunnya. Sementara angka kematian lebih rendah dari itu,” terangnya, Senin (21/10).

Purwanti mengatakan, ada dua cara untuk mengendalikan angka laju pertumbuhan. Yakni, dengan mengendalikan usia pernikahan dan membendung arus migrasi penduduk. Cara pertama sudah dilakukan dengan berbagai program. Seperti pelayanan alat kontrasepsi, pendewasaan usia pernikahan, dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.

“Semua sedang kita lakukan. Yang tengah gencar adalah pendewasaan usia perkawinan. Usia menikah yang ideal bagi pria adalah 25 tahun. Kemudian usia hamil perempuan minimal 21 tahun,” terangnya.

Namun upaya tersebut berpengaruh sangat kecil. Sebab, pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bengawan paling besar dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Angka perpindahan penduduk dari luar Solo ke Kota Solo cukup tinggi.

“Migrasi ke Solo lebih besar dari angka kelahiran. Mungkin karena program-program pemkot selama ini dianggap bagus, ibarat madu, didatangi semua orang. Program tentang sekolah, kesehatan, semua kan masuk,” paparnya.

Untuk menekan migrasi penduduk, Purwanti mendorong muculnya regulasi tentang pengendalian penduduk. Sementara ini pemkot masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Namun, dia sadar jika hal itu tidaklah mudah. Perlu adanya kerja sama antarlini agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan di lapangan.

“Artinya bukan mempersulit ya, tapi ada batasan bagi penduduk di luar Solo yang akan masuk Solo. Contoh yang sudah menjalankan yakni Jembrana, Bali. Di sana jika ada yang mau masuk, harus punya usaha produktif dulu di Jembrana,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengakui, jumlah penduduk di Kota Solo sudah tidak ideal. Sebagai kepala daerah dia ingin melayani seluruh masyarakat agar kebutuhan pokoknya terpenuhi.

“Apalagi nanti kalau sudah dapat bonus demografi. Masalahnya lebih banyak lagi. Ini sedang kita kendalikan dengan kampung KB, sosialisasi ke anak muda untuk mengatur usia pernikahan dan sebagainya,” katanya. (irw/bun/ria)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia