Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

PNS Pemkot Solo Tak Boleh Lagi Ikut Kunker DPRD

22 Oktober 2019, 09: 25: 59 WIB | editor : Perdana

PNS Pemkot Surakarta kini dilarang ikut kunker DPRD

PNS Pemkot Surakarta kini dilarang ikut kunker DPRD (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Aparatur sipil negara (ASN) pemkot tidak bisa lagi mendampingi anggota DPRD Surakarta saat kunjungan kerja (kunker). Sebab, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo melarangnya. Itu dilakukan guna efisiensi anggaran daerah.

Selain itu, tidak adanya ASN dalam kunker tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan anggota dewan. Sebaliknya, ASN bakal bekerja efektif di OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing.

"OPD cukup diberitahu hasilnya saja. Dilihatkan materi atau video yang didapat dari lokasi kunker maupun studi banding. Jadi nggak perlu ikut, menghabiskan waktu, menghabiskan anggaran," tegas Rudy, Senin (21/10). 

OPD, lanjut Rudy, dapat memanfaatkan teknologi informasi yang kini sangat mudah didapat. Bahkan, masing-masing ASN bisa melakukan studi banding hanya dengan melihat informasi di jagat maya. Apabila kurang jelas, setiap OPD dapat meminta nomor telepon dinas terkait untuk meminta keterangan. Sementara untuk anggota dewan, dia mempersilakan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. 

"Yang penting mulai sekarang nggak usah kirim surat ke OPD (berisi) permohonan pendampingan kunker atau studi banding. Jelas tidak saya izinkan ASN saya. Lebih baik nggak usah bikin surat, percuma," tandas wali kota.

Jika ada ASN tetap ikut kunker dewan, Rudy memastikan ASN tersebut tidak atas izin darinya. "Kalau nekat berarti dia nyelonong," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo tidak mempermasalakan larangan wali kota tersebut. Bahkan politisi PDI Perjuangan ini mengaku lembaganya tidak membawa serta ASN dalam kunker dan studi banding ke luar kota sejak periode lalu. 

“Periode lalu sudah kita mulai. Kita berjalan sendiri. Kalau Pak Wali melarang, ya sudah tidak masalah," katanya. DPRD juga tidak keberatan bila sepulang dari kunker atau studi banding, mereka harus mempresentasikan kepada OPD.

"Pasti itu. Kita ada komunikasi rutin di masing-masing komisi dengan OPD," tandasnya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia