Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Features

Dampak Peningkatan Risiko Ekonomi Global

23 Oktober 2019, 14: 58: 51 WIB | editor : Perdana

Dampak Peningkatan Risiko Ekonomi Global

Oleh: Anton A Setyawan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS 

PADA September lalu, Bank Dunia mengeluarkan laporan berjudul Global Economic Risks and Implications for Indonesia. Laporan dari Bank Dunia tersebut memproyeksikan beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam jangka menengah terhadap perekonomian Indonesia karena terjadi peningkatan risiko ekonomi.

Peningkatan risiko ekonomi ini terjadi karena perang dagang AS-Tiongkok yang belum ada tanda-tanda berakhir. Peningkatan tarif impor produk Tiongkok oleh AS yang dibalas dengan tindakan yang sama oleh Tiongkok. 

Dalam perkembangannya, Tiongkok juga mulai melakukan perang kurs dengan melemahkan mata uang Yuan terhadap Dollar AS. Aksi berbalas ini mulai berdampak terhadap perekonomian global. 

Pihak yang pertama kali terkena dampak perang dagang tentu adalah AS dan Tiongkok. AS mulai mengalami masalah di sektor keuangan, dengan semakin meningkatnya risiko surat berharga obligasi AS. Perekonomian AS sempat membaik pada saat data pengangguran mengalami penurunan di awal 2019, namun dengan aksi balasan Tiongkok terhadap impor produk pertanian dari AS, maka sektor pertanian AS terancam mengalami penurunan. 

Tiongkok bukannya tanpa masalah. Data tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan penjualan ritel dan perlambatan pertumbuhan industri.

International Monetary Fund (IMF) sudah melakukan koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Perang dagang ditengarai menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3 persen tahun ini. Angka ini merupakan koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada Juli lalu yang mencapai 3,2 persen. 

Mengantisipasi Dampak   

Bank Dunia mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5 persen untuk 2019. Angka ini merupakan hasil koreksi dari proyeksi outlook Juli 2019 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang serius bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Secara umum pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi ini. Perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu diatasi dengan kebijakan mengurangi defisit neraca perdagangan. Ada dua kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Pertama, meningkatkan investasi (asing) yang berkualitas. Kedua, memperkuat industri nasional.

Kebijakan mengundang investor (asing) bukan menarik investasi portfolio yang dengan mudah keluar dari Indonesia. Investasi yang diundang untuk datang ke tanah air adalah investasi langsung (foreign direct investment), yaitu perusahaan multinasional yang membuka pabrik di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru. 

Dalam jangka panjang perusahaan asing yang masuk ke Indonesia diharapkan juga bisa memberikan transfer teknologi. Untuk menarik investor asing dalam bentuk investasi langsung, diperlukan penataan regulasi investasi yang terintegrasi. Saat ini, Indonesia bukan merupakan negara yang menarik bagi investor. Faktanya puluhan perusahaan yang keluar dari Tiongkok karena perang dagang dengan AS ternyata tidak memindahkan perusahaannya ke Indonesia. Mereka lebih memilih Kamboja, Vietnam dan Malaysia sebagai lokasi baru bagi perusahaannya. 

Implikasi Kebijakan

Peningkatan risiko ekonomi global karena perang dagang yang memicu resesi di AS dan Eropa adalah tantangan eksternal yang harus dihadapi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kondisi APBN dan neraca perdagangan yang defisit membuat pilihan kebijakan tidak banyak, namun pemerintah tetap harus bekerja dengan baik dalam kondisi yang tidak ideal seperti ini.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat industri nasional yang berbasis lokal. Industri ini didominasi industri kecil menengah (IKM). Kelompok ini sebenarnya mempunyai inovasi produk dalam skala terbatas. Mereka membutuhkan intervensi dari pemerintah agar nilai tambah produknya mempunyai daya saing.

Kebijakan ini sangat mungkin dilakukan karena peta industrinya sudah jelas dan anggaran yang diperlukan tidak banyak. (*)   

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia