Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

40 Motor Barang Bukti Kasus Korupsi DPRD 1999-2004 Dikembalikan

29 Oktober 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Pengambilan motor yang sempat menjadi barang bukti kasus korupsi DPRD Sukoharjo periode 1999-2004 kemarin

Pengambilan motor yang sempat menjadi barang bukti kasus korupsi DPRD Sukoharjo periode 1999-2004 kemarin (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Bertahun-tahun tak terurus, sebanyak 40 unit sepeda motor Honda Supra yang sempat menjadi barang bukti (BB) kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor anggota DPRD Sukoharjo periode 1999-2004, dikembalikan secara bertahap kepada pemilik sah. 

Pengembalian tahap pertama sebanyak 20 unit motor dilakukan Senin (28/10). Berlanjut tahap kedua Selasa (29/10). Kegiatan tersebut disaksikan perwakilan Polres Sukoharjo dan kuasa hukum anggota dewan bersangkutan.

Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas diwakili Kasat Reskrim AKP Gede Yoga Sanjaya mengatakan, penyidikan kasus telah dihentikan karena Kejaksaan Agung memutuskan deponering pada 2002 alias penyampingan perkara.

Selain itu, juga telah diterbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan No.Pol: S.Tap/146.b XI/2011/Reskrim tanggal 9 November 2011. "Pemilik sudah saya undang ke kantor. Mereka harus membawa bukti kepemilikan kendaraan (saat pengambilan unit). Dan bagi anggota DPRD yang sudah meninggal, perwakilan yang mengambil motor harus membawa surat keterangan waris,” ujarnya, Senin (28/10).

Salah seorang mantan anggota DPRD Sukoharjo periode 1999-2004 Sutarto mengutip pasal 78 ayat 4 KUHP yang menjelaskan bahwa perkara yang lebih dari 18 tahun dinyatakan kedaluwarsa. “Surat penghentian penyidikan (SP3) dan surat undangan (pengambilan motor) dari Polres Sukoharjo sah secara hukum,” terangnya

Mantan anggota DPRD lainnya Sriyanto berharap kasus serupa tidak terjadi pada legislator berikutnya. "Kami diminta mengambil (motor) atas nama masing-masing. Mudah-mudahan ke depan tidak ada permasalahn yang sama. Termasuk masalah lain yang berkaitan dengan tipikor (tindak pidana korupsi)," katanya.

Kuasa hukum anggota DPRD Sukoharjo  periode 1999-2004 Sri Sujianta menegaskan, kasus korupsi pengadaan sepeda motor telah selesai. 

Sekadar informasi, pengadaan 40 unit sepeda motor Honda Supra itu diatasnamakan perorangan anggota DPRD periode 1999-2004. Seharusnya, nomor polisi menggunakan pelat merah karena dibeli dari dana APBD, namun malah diatasnamakan masing-masing anggota dewan.

Dampaknya, kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo karena ada dugaan korupsi. Tapi, oleh Kejaksaan Agung, kasus tersebut dideponering. Selama ini, puluhan motor itu dititipkan di gudang DPRD Sukoharjo. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia